Jakarta, Aktual.com – Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mengatakan pimpinan DPR mengagendakan Rapat Pengganti Badan Musyawarah (Bamus) pada Kamis (7/12) pagi, salah satunya memutuskan jadwal Rapat Paripurna untuk mengambil keputusan Tingkat II terkait calon panglima TNI yang telah menjalani uji kelayakan dan kepatutan di Komisi I DPR.
“Hari ini Rapat Pengganti Bamus untuk segera disepakati kapan dilaksanakan pengambilan keputusan Tingkat II terkait calon panglima TNI,” kata Taufik di Jakarta, Kamis.
Dia mengatakan keputusan Rapat Pengganti Bamus bisa memutuskan apakah Rapat Paripurna dilaksanakan Kamis (7/12) sore atau Jumat (8/12), tergantung keputusannya.
Namun menurut dia, pimpinan DPR menilai karena persetujuan calon Panglima TNI merupakan agenda penting dan strategis, maka lebih cepat diputuskan, maka akan lebih baik.
“Uji kelayakan sudah berjalan, tinggal kapan waktunya, selama ini tidak diatur jangka waktu kapan dilaksanakan paripurna. Pasca rapat Bamus sangat dimungkinkan untuk dilaksanakan Paripurna,” ujarnya.
Politisi PAN itu mengatakan sangat memungkinkan Rapat Paripurna dilaksanakan Kamis (7/12) siang karena Pimpinan DPR harus membuat surat ke Presiden Joko Widodo secepat mungkin bahwa DPR menyetujui calon panglima TNI yang diajukan Presiden.
Sementara itu terkait agenda uji kelayakan calon panglima TNI, Taufik mengaku mengikuti dengan cermat jalannya agenda tersebut dan dirinya juga berkomitmen akan mendorong terwujudnya visi-misi yang telah disampaikan Marsekal Hadi Tjahjanto.
Dia berpesan agar panglima TNI baru memperhatikan soal kesejahteraan pasukan TNI, modernisasi alat utama sistem senjata (alutsista) dan pertahanan di daerah-daerah perbatasan.
“Kami dukung sepenuhnya, terutama saya sebagai pimpinan DPR RI koordinator ekonomi dan keuangan, kita akan lakukan langkah-langkah koordinasi dengan kawan-kawan komisi XI, Banggar, komisi I, koordinasi dengan Kemenkeu, dukung sepenuhnya agar ‘minimum essential force’ (MEF) jadi keputusan bersama DPR,” katanya.
Wakil Ketua Umum DPP PAN itu menjelaskan memasuki tahun-tahun politik, dirinya berpesan agar panglima TNI baru mengedepankan netralitas dan tidak ikut dalam politik praktis, menjaga soliditas TNI dan mengayomi masyarakat.
Sebelumnya, Komisi I DPR menyetujui Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai Panglima TNI, setelah melakukan uji kelayakan dan kepatutan serta mendalaman visi-misi, kata Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyari.
“Setelah Komisi I DPR melakukan uji kelayakan dan kepatutan serta mendengarkan pandangan fraksi-fraksi maka Komisi I DPR memberikan persetujuan sebagai panglima TNI,” kata Abdul Kharis di Ruang Rapat Komisi I DPR, Jakarta, Rabu (6/12).
Dia mengatakan Hadi dinilai memiliki rekam jejak yang mumpuni sehingga memenuhi syarat dan kecakapan sebagai panglima TNI.
Politisi PKS itu menjelaskan ada beberapa poin yang disoroti dalam uji kelayakan tersebut yaktu kepemimpinan, profesionalitas, integritas, dan sejauh mana mampu menjaga serta merawat NKRI.
ANT
Artikel ini ditulis oleh:
Antara
