Di sisi lain, Fahri menyayangkan sikap KPK yang seolah-olah tidak ingin dievaluasi. Menurutnya, kewenangan tertinggi untuk melakukan pemberantasan korupsi justru berada di tangan Presiden. Presiden, lanjutnya, adalah induk dari seluruh kewenangan yang dipilih rakyat untuk mengeksekusi semua program, termasuk kampanye anti korupsi.
“Jangan KPK ambil alih donk, konsultasi sama presiden gak pernah, rapat sama presiden gak pernah. Sekarang sudah mulai konflik, karena presiden diseret-seret kan jadi kacau, ” imbuhnya.
Laporan: Nailin In Saroh
Artikel ini ditulis oleh:
Nebby
