Jakarta, Aktual.com – Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan mengimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar tetap menjaga persatuan dan kesatuan jelang Pilkada 2017, meski ada perbedaan pandangan dalam memilih calon kepala daerah.
Selain itu, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku harus dijadikan acuan oleh seluruh stakeholder atau pihak-pihak yang berkaitan dengan perhelatan akbar demokrasi rakyat, agar kedepan tidak menimbulkan masalah.
Sebagai Pimpinan DPR RI, Taufik mengapresiasi langkah Presiden Jokowi yang melarang seluruh Menteri, Pejabat, Pimpinan atau pun Petinggi Lembaga Negara termasuk Non Pemerintah untuk kampanye pilkada 2017.
“Akan tetapi ‘warning’ ini seharusnya bukan hanya sekedar peringatan atau pelarangan semata. Harus ada sanksi yang tepat bagi siapapun yang melanggarnya,” ujar Taufik di Jakarta, Jumat (7/10).
Taufik berharap pemerintah melegalkan larangan tersebut. Seperti dengan mengeluarkan Kepresatau Perpres yang isinya melarang seluruh Menteri, Pejabat/Pimpinan/ Petinggi Lembaga Negara termasuk Non Pemerintah untuk kampanye pilkada 2017, serta sangsi bagi yang melanggar peraturan tersebut.
“Dengan adanya Perpres/Kepres ini, kita harapkan tidak ada lagi alasan bagi Menteri, Pejabat, Pimpinan atau Petinggi Lembaga Negara termasuk Non Pemerintah yang tentunya memiliki pengaruh dan instrumen kelembagaan karena jabatannya tersebut, untuk berani ikut kampanye Pilkada,” ungkap Politikus PAN ini.
Menurut Taufik, nilai Pilkada Serentak sebagai perhelatan demokrasi rakyat Indonesia akan tercoreng serta tidak lagi murni dan otomatis terdegradasi dimata publik, jika Menteri, Pejabat, pimpinan atau petinggi lembaga negara termasuk Non Pemerintahan, tetap nekat mengikuti kampanye.
“Dalam kesempatan ini saya mengimbau kepada rakyat Indonesia, untuk menggunakan hak suaranya dalam pilkada nanti. Jangan golput, pilih calon kepala daerah yang benar-benar dapat mengemban amanat rakyat, memiliki program-program yang mengedepankan kepentingan rakyat dan mampu mengembangkan daerah yang akan mereka pimpin kedepan,”
“Jangan terpengaruh bujuk rayu apapun, apalagi sampai menjual suara kepada calon kepala daerah yang bermain money politik,” tandasnya.
*nailin
Artikel ini ditulis oleh:
