Jakarta, Aktual.com — Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah mengatakan jika pihaknya sedang menyusun dan mengusulkan agar dewan menggunakan hak angketnya dalam kasus dugaan pencatutan nama presiden.
Hal ini dilakukan agar semua clear atas isu yang berkembang liar di publik saat ini.
“Kami sedang menyusun dan mengusulkan agar ada angket tentang Freeport agar tidak ada prasangka, kita betul-betul clear,” kata Fahri, di Komplek Parlemen, Senayan, Kamis (10/12).
Diakui Fahri, usulan itu lantaran pimpinan dewan menerima informasi bahwa ada calon menteri yang sebelum dilantik melakukan rapat-rapat dengan memberikan jaminan kepada pemilik Freeport untuk dilakukan perpanjangan kontrak perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu.
“Informasi-informasi semacam itu perlu juga di clearkan, dan hanya bisa dilakukan dalam angket invetigasi terhadap kasus perpanjangan Freeport ini. Kita panggil semua pihak, lalu kita taruh kue Freeport ini diatas meja kita perhatikan siapa dapat apa dan mau apa, agar ketahuan siapa yang berkeinginan,” ucap politikus PKS itu.
Fahri juga mengatakan, pimpinan dewan mendapat masukan dari beberapa pejabat yang merasa terpukul dengan kasus ini, baik karena namanya disebut maupun difitnah, dan mereka juga sudah meminta kepada DPR agar dibentuk angket sehingga mereka bisa bicara secara terbuka atas apa yang terjadi.
“Banyak (pejabat), saya tidak mau menyebut nama, tetapi mereka sudah kesal, karena ketauan lobi-lobi terjadi di belakang presiden. Meski saya tidak tahu presiden terlibat atau tidak,” pungkasnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Novrizal Sikumbang
