Jakarta, Aktual.com — Wakil Ketua DPR RI, Agus Hermanto menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Jokowi untuk melakukan evaluasi terhadap kabinet kerjannya, terlebih khusus terhadap Kementeri BUMN yang dipimpin Rini Soemarno.
Meskipun, dalam pengajuan rancangan APBN 2016 peryertaan modal negara (PMN) yang diajukan Menteri Rini mendapat pertentangan dari sepuluh fraksi yang ada di DPR RI harus menjadi pertimbangan bagi presiden dalam mengevaluasi.
“Itu semuanya kita kembalikan kepada pak Jokowi. Tapi dengan adanya pengajuan oleh Kemen BUMN, berarti kan masih banyak mendapatkan tantangan dari anggota dewan, ya karena menteri BUMN juga belum bisa meyakinkan kepada DPR bahwa PMN itu memang betul-betul bisa menghasilkan yang terbaik untuk pemerintah,” kata Agus, di Komplek Parlemen, Senayan, Selasa (3/11).
Tidak hanya itu, Agus juga memberikan sejumlah catatan kecil bagi kinerja Menteri Rini Soemarno dalam menciptakan pemerintahan yang good government.
“Kalau kita melihat di Kementerian BUMN memang menurut saya banyak hal yang harus dibenahi. Seperti misalnya pada saat penunjukan direksi dan komisaris. Kami melihat kementrian BUMN kurang memperhatikan tata kelola yang baik tentang good government. Good corporate government. Sehingga perusahaan atupun BUMN ini menjadi lebih tidak hebat, lebih tidak baik,” tandas politikus Demokrat itu.
Seperti diketahui dalam pengesahan UU APBN 2016 sempat terjadi tarik menarik kekuatan politik di DPR. Mayoritas fraksi menentang masuknya PMN yang diusulkan oleh Kementerian BUMN sebesar Rp39 triliun dalam RAPBN.
Penolakan juga dilakukan oleh fraksi pendukung pemerintah yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Bahkan PDI-P meminta agar Presiden Joko Widodo mencopot Menteri Rini Soemarno.
Artikel ini ditulis oleh:
Novrizal Sikumbang
