Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) menegaskan komitmen penuh negara dalam mempercepat pemulihan Aceh pascabencana sebagai prioritas nasional. Selain itu, pembangunan kembali Aceh bukan sekadar pemulihan infrastruktur, melainkan manifestasi nyata dari solidaritas kebangsaan yang menempatkan Aceh sebagai pilar krusial bagi keutuhan Indonesia.
Hal itu ditegaskan Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, dalam pertemuan silaturahmi Pimpinan MPR RI pada penyerahan bantuan untuk korban bencana di delapan kabupaten di Aceh, di Kantor Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh, Selasa (10/2/2026).
Untuk diketahui, para Wakil Ketua MPR RI hadir dalam pertemuan ini, yaitu Bambang Wuryanto, M.B.A.; Dr. H. M. Hidayat Nur Wahid; Dr. Eddy Soeparno, S.H., M.H.; Dr. H. Edhie Baskoro Yudhoyono, B.Com., M.Sc.; serta Abcandra Muhammad Akbar Supratman, S.H.
Turut hadir Menteri Dalam Negeri RI sekaligus Kepala Satuan Tugas Percepatan Pembangunan dan Pemulihan Pascabencana wilayah Sumatera, Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh, Jenderal Polisi (Purn.) Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D., serta Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Prof. Dr. Taruna Ikrar, M. Biomed., Ph.D.
Hadir pula jajaran perwakilan Fraksi Gerindra MPR RI Ir. H. T. A. Khalid, Sugiat Santoso, dan M. Husni; dari Fraksi PDI Perjuangan MPR RI, Sonny Tri Danaparamita; dari Fraksi Demokrat MPR RI, H. Anton Sukartono S.; serta dari Sekretariat Fraksi PAN MPR RI, Muhammad Hoerudin A.
Selain itu, turut serta Ketua Badan Sosialisasi MPR RI, Ir. Abraham Paul Liyanto; Plt. Sekretaris Jenderal MPR RI, Siti Fauziah, S.E., M.M.; beserta jajarannya, yakni Deputi Bidang Administrasi, Heri Herawan, S.H., dan Kepala Biro Sekretariat Pimpinan MPR RI, Agus Subagyo, S.S., M.IR.
Komitmen Negara Percepat Pemulihan Aceh Pascabencana
Ahmad Muzani menegaskan, kunjungan tersebut merupakan tindak lanjut dari komunikasi intensif antara Pimpinan MPR RI dengan Gubernur Aceh terkait berbagai persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat akibat bencana besar yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada penghujung November 2025 lalu.
“Apa yang terjadi di Aceh adalah peristiwa yang juga melukai hati kami semua. Aceh adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sakit Aceh adalah sakit kita bersama, dan bencana Aceh adalah bencana kita semua,” tegas Ahmad Muzani di hadapan Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, S.E., dan para kepala daerah kabupaten/kota di Provinsi Aceh.
Ia menyampaikan bahwa Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, juga telah menggambarkan kondisi yang dihadapi saat ini sebagai “tsunami kedua”, mengingat besarnya dampak sosial, ekonomi, dan infrastruktur yang harus ditangani. Salah satu usulan penting yang disampaikan adalah pembentukan badan rekonstruksi dan rehabilitasi khusus, sebagaimana pascatsunami Aceh sebelumnya, guna mempercepat pemulihan Aceh pascabencana.
Ia juga mengungkapkan bahwa seluruh pokok pikiran dan aspirasi Pemerintah Provinsi Aceh telah disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia dan mendapat respons positif.
“Komitmen DPR RI dan pemerintah pusat sudah sangat jelas. Kami akan terus mengawalnya melalui fraksi dan komisi terkait, sesuai tugas dan fungsi masing-masing,” ujarnya.
Para pimpinan MPR RI juga menerima paparan Wakil Gubernur Aceh serta laporan Kepala Satuan Tugas Penanganan Bencana terkait perkembangan penanganan di lapangan. Ahmad Muzani menyampaikan apresiasi atas kerja keras TNI, Polri, BNPB, dan seluruh jajaran pemerintah.
“Kami bangga atas kerja keras seluruh aparat dan pemerintah. Hingga saat ini, hampir 99 persen listrik di Aceh telah kembali menyala, dan akses jalan serta jembatan yang sempat terputus terus dipulihkan,” kata Ahmad Muzani.
Di bidang kesehatan, lanjut Ahmad Muzani, pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan terus memastikan pelayanan rumah sakit dan puskesmas tetap berjalan bagi masyarakat terdampak. Seluruh langkah tersebut dilakukan atas arahan langsung Presiden RI yang bertekad membangun kembali Aceh secara menyeluruh, bahkan lebih baik dari kondisi sebelum bencana.
Demi Sukacita Tradisi Meugang
Dengan keterbatasan yang ada, Pemerintah Provinsi Aceh diketahui tetap memprioritaskan pemenuhan kebutuhan pangan dalam menjalankan tradisi Meugang agar masyarakat tetap bersukacita menyambut Ramadan. Tradisi tersebut telah mengakar kuat di masyarakat Aceh sejak ratusan tahun lalu, dan Pimpinan MPR RI menegaskan dukungan dengan memastikan kebutuhan pangan terpenuhi.
“Kami berdiskusi mengenai prioritas bantuan yang dapat diberikan, apakah dalam bentuk kebutuhan pangan Meugang atau kebutuhan ibadah seperti sajadah, sarung, mukena, kerudung, pakaian, hingga Al-Qur’an. Dengan keterbatasan yang ada, Pemerintah Provinsi Aceh memutuskan untuk memprioritaskan pelaksanaan Meugang terlebih dahulu,” tuturnya.
Selain itu, Ahmad Muzani mencatat sejumlah persoalan lain yang akan diperjuangkan, seperti pelonggaran pembatasan Bahan Bakar Minyak (BBM) melalui sistem barcode untuk mendukung operasional alat berat, keterbatasan ternak akibat bencana, serta keberlanjutan kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan bagi sekitar 500 ribu warga Aceh.
Sebagai bentuk kepedulian konkret, Pimpinan MPR RI menyerahkan bantuan kemanusiaan berupa 15.000 paket sembako berisi kebutuhan pokok dan perlengkapan kesehatan, serta 15.000 paket ibadah yang terdiri atas Al-Qur’an dan perlengkapan salat. Bantuan tersebut disalurkan kepada delapan kabupaten/kota terdampak bencana di Aceh.
Lebih rinci, bantuan tersebut dibagikan untuk delapan kabupaten/kota, yakni Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Tengah, Aceh Utara, Pidie Jaya, Gayo Lues, Aceh Tengah, dan Bener Meriah.
“Kami ingin memastikan masyarakat Aceh tidak merasa sendirian. Pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota akan terus bergandengan tangan. Kami optimistis pemulihan Aceh akan berjalan dan Aceh bangkit menjadi lebih baik,” pungkas Ahmad Muzani.
Untuk diketahui, para pimpinan MPR RI dan jajarannya tiba di Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda pada Selasa (10/2/2026) pagi sekitar pukul 09.11 waktu setempat menggunakan pesawat TNI AU, kemudian disambut tarian tradisional khas Aceh, Tari Ranup Lampuan, oleh Sanggar Wareh Budaya.
Rangkaian kunjungan Pimpinan MPR RI diakhiri dengan pertemuan bersama para ulama Aceh di Pondok Pesantren Mahyal Ulum Sibireh, Aceh Besar.
Kehadiran Pimpinan MPR RI di Tanah Rencong bukan sekadar seremoni formal kenegaraan, melainkan langkah persaudaraan untuk menjemput harapan yang sempat terpuruk. Di sela-sela dentum doa yang merayap di langit Aceh, terselip janji bahwa fajar pemulihan Aceh akan segera menyingsing.
Sebagaimana Tari Ranup Lampuan yang menyambut dengan kemuliaan, komitmen negara ini menjadi simbol bahwa meski bencana melukai raga Aceh, semangat kebangsaan tetap menjaga nyala api kebangkitannya agar tak padam ditelan duka.
