Presiden terpilih periode 2024-2029 sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kiri) berjabat tangan dengan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar (kanan) usai tiba di Kantor DPP PKB, Jakarta, Rabu (24/4/2024). Pertemuan tersebut merupakan silaturahim pertama yang dilakukan Prabowo kepada kalangan partai politik rival dalam Pemilu 2024 usai ditetapkan oleh KPU sebagai presiden terpilih periode 2024-2029. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/aww

Jakarta, aktual.com – Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid mengatakan bahwa pertemuan ketua umum partainya, Muhaimin Iskandar, dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto pada Kamis (8/8) malam tidak membahas Pilkada Jakarta.

“Tidak dibahas. Biarlah nanti desk pilkada masing-masing partai saja, yang penting ada payungnya bahwa PKB bersinergi dengan Partai Gerindra,” kata Jazilul di Kantor DPP PKB, Jakarta, Jumat (9/8).

Walaupun demikian, ia mengatakan bahwa pertemuan tersebut membahas Pilkada Banten maupun Sulawesi Utara.

“Nah, rencana-rencana yang belum ini tentu biar dipertimbangkan oleh ketua wilayah, desk, karena itu ada proses, yang penting kebijakannya sebisa mungkin sinergi,” ujarnya.

Akan tetapi, ketika ditanya kembali oleh para jurnalis, ia mengatakan bahwa pertemuan tersebut tidak membahas secara spesifik terkait Pilkada Jakarta, terutama berkenaan dengan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan maupun mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

“Maksudnya enggak dibahas secara spesifik. Yang jelas kita sama-sama tahu DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat belum selesai,” katanya.

Adapun Jazilul menyampaikan dalam pertemuan tersebut, PKB mendapatkan banyak informasi dari Prabowo mengenai tantangan-tantangan ke depan yang harus cepat diselesaikan pemerintahan baru.

“Pertama, terkait dengan pertanian dan ketahanan pangan. Diharapkan dua tahun pemerintahan Prabowo ini selesai,” ujarnya.

Kedua, pertemuan antara Cak Imin dengan Prabowo turut membahas soal ketahanan energi. Prabowo menjelaskan bahwa Indonesia memiliki minyak kelapa sawit yang bisa diolah menjadi energi.

“Ketiga, terkait reformasi birokrasi dengan menggunakan teknologi digital agar reformasi birokrasi berjalan secara baik agar tidak banyak kebocoran dari anggaran. Perlu birokrasi yang memiliki integritas sekaligus juga ada kontrol yang kuat dengan menggunakan teknologi digital,” jelasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain