Jakarta, Aktual.com – Ketua DPP PKB Abdul Kadir Karding menilai pernyataan Presiden Joko Widodo terkait politisi “sontoloyo” karena apa yang ditunjukkan beberapa politisi menunjukkan dekadensi atau kemunduran perilaku berpolitik yang santun.
“Semua pernyataan Presiden Jokowi tidak datang spontan dan tidak tanpa sebab dan ujung atau puncaknya adalah pernyataan beliau terkait politisi sontoloyo itu,” kata Karding, di Jakarta, Rabu (24/10).
Karding mengatakan pernyataan Presiden itu bagian dari rangkaian pesan beliau kepada para politisi karena perilakunya yang cenderung mengalami dekadensi.
Hal itu, menurut dia, bisa berakibat pada kualitas perpolitikan Indonesia sehingga pernyataan Presiden terkait politisi “sontoloyo” memiliki pesan akhiri politik kebohongan, jangan hanya turun ketika mau pemilu, politik yang mengedukasi, dan akhiri politik SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan).
“Selain itu kampanyekan hal-hal positif dan juga hentikan politik asal berbicara yang berdampak negatif dan politik menghalalkan segala cara,” ujarnya lagi.
Karding menilai Presiden melihat bahwa fenomena-fenomena politik itu harus dicegah, agar politik Indonesia kembali pada relnya, yaitu demokrasi yang berkualitas dan terjaga muruahnya.
Menurut dia, pilpres harus menjadi instrumen memperbaiki demokrasi, mendidik, dan memilih pemimpin yang baik.
“Tentu yang disindir adalah siapa saja yang melakukan semua atau salah satu dari yang saya sebut,” katanya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo kembali mengingatkan masyarakat untuk berhati-hati dan jangan mudah teperdaya dengan ucapan para politisi.
Dia menilai banyak politisi yang memang sengaja memperdaya masyarakat untuk kepentingan politik sesaat.
“Hati-hati, banyak politikus yang baik-baik, tapi juga banyak politikus yang sontoloyo,” kata Jokowi, saat menghadiri pembagian 5.000 sertifikat tanah di Lapangan Sepak Bola Ahmad Yani, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Selasa (22/10).
Dia menyampaikan itu dalam konteks langkah pemerintah yang akan mengucurkan dana kelurahan pada tahun depan.
Jokowi mengaku heran, program baru pemerintah dengan anggaran Rp3 triliun itu justru dipermasalahkan sejumlah politisi, padahal dana kelurahan ini penting untuk membangun berbagai infrastruktur dan fasilitas di tiap kelurahan.
Ant.
Artikel ini ditulis oleh:
Teuku Wildan
