Jakarta, Aktual.com – Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Shohibul Imam mengakui adanya upaya kriminalisasi terhadap calon-calon Kepala Daerah oleh rezim penguasa, khususnya aparat keamanan dalam kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018.
Hal itu kata dia seperti pengakuan salah satu kader Partai Demokrat yang juga Gubernur Papua saat ini, Lukas Enembe beberapa waktu lalu yang kabarnya harus menemui beberapa pejabat tinggi Jakarta.
Lukas, yang juga diusung PKS dalam Pilkada Papua tahun ini, telah diintervensi oleh Kepala BIN, Budi Gunawan, Kapolri Tito Karnavian dan sejumlah pimpinan Bareskrim Polri dalam bentuk 16 poin kesepakatan yang ditandatangani oleh Lukas Enembe dalam suatu pertemuan di kediaman BG.
“Secara langsung ke kader PKS belum dapat laporan. Tapi ada paslon yang diusung PKS yang sebetulnya kader Demokrat, Lukas Enembe. Beliau waktu itu datang dan ceritakan apa yang dialami,” katanya dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (4/1).
Shohibul pun mendesak aparat keamanan maupun pihak penguasa untuk tidak melakukan cara-cara yang dzalim seperti itu. Pasalnya menurut dia, aparat keamanan maupun pemerintah harus menjaga kualitas demokrasi di negeri ini.
“Saya imbau khususnya aparat bertindak netral, demokrasi untuk dapat pemimpin yang terbaik, kecurangan ketifak jujuran tidak boleh. Itu saya kira komitmen kita bersama. Kami juga berharap, seperti ini tidak terulang, agar kita bisa berdemokrasi secara fair,” pesannya.
Hal yang sama pun diungkapkan oleh Wakil Sekjen Partai Demokrat, Andi Arief dalam akun Twitternya pada Rabu (3/1) kemarin. Dalam cuitannya, ia mengungkapkan adanya upaya intervensi dari aparat keamanan terhadap Calon Gubernur (Cagub) Kalimantan Timur yang usungan Demokrat, Syaharie Jaang.
“Cagub yang akan diusung Demokrat di Kaltim kabarnya dipaksa berpasangan dengan Kapolda, kalau enggak akan dikriminalisasi dan ditahan,” aku Andi.
Laporan: Teuku Wildan
Artikel ini ditulis oleh:
Nebby
