Jakarta, Aktual.com – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) enggan mengomentari terlalu jauh terhadap ‘serangan’ yang dilakukan oleh sayap Nahdlatul Ulama (NU), Gerakan Pemuda (GP) Ansor terkait gerakan #2019GantiPresiden.
GP Ansor sendiri menyebut kampanye ini sebagai sebuah gerakan banci.
“Dalam negara demokrasi setiap warga negara diberikan kebebasan untuk menyampaikan pendapatnya selama tidak melanggar konstitusi,” kata Ketua Komisi Kebijakan Publik Majelis Pertimbangan Wilayah PKS DKI Ahmad Yani, Minggu (26/8) kemarin.
Alih-alih bereaksi yang berlebih, PKS justru meminta aparat penegak hukum untuk tidak pilih kasih dan bersikap adil jika nantinya terjadi pertikaian terkait kampanye #2019GantiPresiden.
“Negara kita adalah negara hukum dan hukum harus ditegakkan. PKS meminta pada pihak aparat keamanan untuk memberikan perlakuan yang adil dan sama terhadap semua warga negara. Hukum harus ditegakkan,” ujar Ahmad Yani.
Sebelumnya Ketum PP GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas menyebut gerakan #2019GantiPresiden sebagai gerakan politik dari orang-orang yang frustasi. Pernyataan itu dikeluarkan menyusul adanya pembubaran deklarasi #2019GantiPresiden di Surabaya dan Pekanbaru.
“Sementara ini, kami masih melihat ini hanya gerakan politik saja dari orang-orang yang frustasi, bingung, nggak tahu akan menggunakan narasi apa melawan petahana,” ujarnya.
Pihaknya juga tidak akan memperdebatkan itu apakah gerakan #2019GantiPresiden konstitusional atau tidak, makar atau bukan. Dia menyerahkan soal tersebut kepada pakar dan ahli hukum apakah gerakan tersebut makar atau tidak.
“Tapi dalam pandangan saya, gerakan #2019GantiPresiden ini gerakan banci. Nggak jelas kelaminnya. Mau diganti dengan apa? Kalau presiden diganti presiden, kan sudah jelas, siapa lawan petahana sekarang. Kenapa nggak sekalian saja, #2019PresidennyaPrabowo, misalnya. Jangan-jangan memang agenda lain yang diselipkan dalam gerakan tersebut,” tandas Gus Yaqut.
Artikel ini ditulis oleh:
Teuku Wildan
