Jakarta, Aktual.com — Setelah PDI Perjuangan dan partai Golkar, kini Partai Keadilan Sejahtera (PKS) juga ikut mengusulkan untuk menghidupkan lagi Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN).
Menurut Ketua Fraksi PKS, Jazuli Juwaini, pembangunan ekonomi yang semakin berat menyebabkan Pemerintah Indonesia seringkali kesulitan untuk memenuhi target-target pembangunan mulai dari sisi perencanaan, pembiayaan, hingga eksekusi kebijakan.
“Kita perlu berpikir untuk menghidupkan kembali GBHN. Dasarnya adalah agar hasil-hasil proses pembangunan merupakan perwujudan dari kehendak dan dinikmati oleh masyarakat. Bukan terkesan hanya representasi dari visi dan misi pemerintah dan dinikmati sebagian kalangan,” jelas Jazuli dalam Diskusi ‘Relevankah GBHN Pasca Reformasi’ di Ruang Fraksi PKS DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (3/3).
Jazuli menilai Indonesia pasca reformasi, lama-kelamaan hanya dinikmati oleh beberapa pihak asing. Menurutnya, ada tiga indikator yang menunjukkan pembangunan ekonomi Indonesia yang hanya dinikmati sebagian kalangan dan mengakibatkan ketimpangan pembangunan. Pertama, angka pertumbuhan ekonomi relatif tinggi di atas 5 persen, namun angka kemiskinan tidak berkurang secara signifikan.
“Anggaran kemiskinan sejak 2010 hingga 2013 selalu naik angkanya, mulai dari 55,8 triliun, 74,3 triliun, 93,5 triliun, hingg 119 triliun. Ini menunjukkan pertumbuhan ekonomi tidak sejalan dengan pemerataan ekonomi,” tegas Anggota Komisi II DPR ini
Kedua, lanjut Jazuli, data kesenjangan antara yang kaya dengan yang miskin pun semakin memburuk. Hal itu tercermin dari koefisien Gini di perkotaan dan pedesaan, masing-masing mencapai 0,43 dan 0,32. “Ini menandakan yang kaya semakin kaya, dan yang miskin semakin sengsara”,” ungkapnya
Ketiga, adalah pembangunan yang masih Jawa Sentris, baik di sektor industri, keuangan, maupun infrastruktur. Hal itulah yang menyebabkan arus urbanisasi sangat kencang dan pada gilirannya menyebabkan terjadinya keledakan penduduk di pulau Jawa.
Untuk itu, Legislator PKS Dapil Banten III ini berharap nantinya semua pihak bisa duduk bersama merumuskan pemberlakukan kembali GBHN bagi perbaikan ekonomi nasional.
“PKS pada prinsipnya menyetujui pentingnya haluan negara agar cita-cita presiden tidak jauh dari ideologi negara,” tandas Jazuli.
Artikel ini ditulis oleh:
