Jakarta, Aktual.com – Presiden PKS Sohibul Iman mengingatkan pemerintah, dalam hal ini Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, untuk menghormati dan mentaati aturan serta proses hukum terkait ijin reklamasi Pulau G di Teluk Jakarta.
Kepada wartawan di Kantor DPP PKS, Jl TB Simatupang, Jakarta Selatan, Rabu (14/9), Sohibul merujuk analisis dampak lingkungan (Amdal) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
Dimana dalam prosesnya di pengadilan, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) mengabulkan gugatan nelayan terhadap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait izin reklamasi Pulau G di Teluk Jakarta.
“Tapi kan sekarang masih ada syarat, menunggu kajian ICSID. Saya kira tunggu itu saja. Yang kedua karena reklamasi sudah ada proses hukum tidak pantas sesuatu yang sedang dalam proses hukum itu dilanjutkan, proses hukum dilanjutkan dulu,” kata dia.
Sohibul berharap terkait megaproyek reklamasi ini Presiden Joko Widodo tidak ikut campur terlalu dalam. Sebab banyak pihak yang memberikan catatan kepada Presiden Jokowi terkait proyek reklamasi. Akan lebih baik jika Presiden fokus dengan persoalan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Saya kira sebaiknya Pak Jokowi sebagai Presiden berpikirlah yang lebih besar jangan cawe-cawe. Persoalan APBN saja tidak kredibel, ini harus diurus betul,” demikian Sohibul.(Soemitro)
Artikel ini ditulis oleh:
Andy Abdul Hamid
