Namun, ia berpendapat besarnya alokasi anggaran infrastruktur ternyata belum mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dari periode sebelumnya, baik dari sisi konsumsi masyarakat, konsumsi pemerintah maupun dari investasi.
Untuk itu, ujar dia, perlu ada evaluasi secara menyeluruh terhadap kebijakan belanja infrastruktur selama ini, seperti yang diinformasikan bahwa Bappenas telah melakukan kajian terhadap capaian pembangunan infrastruktur terhadap RPJMN hingga 2019.
“Hasilnya, secara nasional, terdapat 13 persen target yang kemungkinan tidak tercapai, 63 persen target bisa dicapai dan 24 persen bisa tercapai dengan kerja keras,” paparnya.
Ia menuturkan, dengan melihat usia pemerintahan yang efektif hanya tinggal kurang lebih satu tahun ke depan, agak riskan dengan memaksakan pembangunan proyek infrastruktur besar, tetapi belum tentu bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Hal tersebut, lanjutnya, karena besarnya alokasi anggaran infrastruktur saat ini ternyata belum berkorelasi dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi.
Artikel ini ditulis oleh:
Antara
