PKS: Pengaktifan Koopssusgab Tanpa Payung Hukum Tunjukan Kepanikan Pemerintah

Jakarta, Aktual.com – Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mengkritisi pengaktifan kembali pasukan elit TNI Komando Operasi Khusus Gabungan (Koopssusgab) TNI untuk memberantas tindak pidana terorisme, membuat pelaku teror menjadi senang.

“Ide pengaktifan Koopssusgab itu secara tegas tanpa payung hukum itu blunder, bingungin. Pengaktifan Koopssusgab itu justru membuat pelaku teror makin senang,” kata Mardani di restoran Gado-gado Boplo, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu dalam diskusi yang bertema ” Koopssusgab, RUU AntiTerorisme, Deradikalisasi”.

Dia menilai pembentukan Koopssusgab secara tiba-tiba menunjukkan kepanikan pemerintah dalam menangani rentetan aksi teror yang belakangan terjadi.

“Karena sekali teroris melihat kita grabak-grubuk, wah teroris melihat kita panik. Karena tujuan teroris itu menghadirkan teror menakut-nakuti. Nah ini kita terkesan takut. Psikologi orang yang takut dan panik melakukan apa saja,” kata Mardani yang saat ini menjadi anggota DPR Komisi II.

Padahal jauh lebih besar daripada itu yaitu modal sosial kita, modal Bhinneka Tunggal Ika, modal NKRI. Dan hidupkan kembali Babinsa, serta Siskamling di masyarakat, katanya.

“Grogi kalau Koopssusgab dihidupkan, tapi kalau Kamtibmas jalan, Babinsa dihidupkan, Kamtibmas TNI dihidupkan, Siskamling jalan gitu. Semua teroris itu adanya di Indonesia. Ada alamatnya, ada tetangganya, ada RT dan RW-nya. Jadi kalau ada apa-apa ya, lapor RT. Sederhana kok,” kata Mardani.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo mengatakan pembentukan Komando Operasi Khusus Gabungan (Koopssusgab) TNI dalam rangka memberi rasa aman kepada masyarakat.

“Proses membentuk Komando Pasukan khusus gabungan yang berasal dari Kopasus, Marinir, Paskhas, dalam rangka memberi rasa aman kepada rakyat, tetapi dengan catatan dilakukan dengan situasi di luar kapasitas Polri. Artinya tindakan preventif, lebih penting dibandingkan represif,” kata Kepala Negara saat acara buka puasa bersama di Istana Negara Jakarta, Jumat (18/5) Presiden juga mengungkapkan bahwa tindakan preventif itu bagaimana tidak memberikan ruang kepada lembaga pendidikan, ruang publik, mimbar umum dari ajaran ideologi sesat, yaitu terorisme.

ant

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby