Jakarta, Aktual.co —Fraksi PKS di DPRD DKI ‘memberondong’ Pemprov DKI di Sidang Paripurna hari ini, yang mengagendakan penyampaian pandangan umum dari tiap fraksi.
Enam pertanyaan dilontarkan Ahmad Yani, Anggota Fraksi PKS Bidang perekonomian.
Pertama, dia mempertanyakan besarnya anggaran Penerangan Jalan Umum (PJU) DKI Jakarta.
Kedua, program otomatisasi perpakiran di DKI yang berbasis investasi. Menurut Yani, harusnya program tersebut dilakukan lewat mekanisme lelang.
“Bukan dengan penunjukan,” ujar dia, di DPRD DKI, Rabu (14/1).
Ketiga, soal pelarangan sepeda motor melintasi jalur protokol. Menurut Yani, peraturan itu merupakan bentuk perlakuan diskriminatif Pemprov DKI terhadap pengguna motor.
Keempat, adalah soal rencana pembangunan Light Rapid Transit (LRT).
“Ini belum didukung oleh pengkajian yang matang, baik dari sisi teknis seperti kapasitas daya angkut maupun dari sisi keuangan seperti jumlah dana public service obligation,” kata dia.
Kelima, PKS minta keseriusan Pemprov DKI dalam menangani pedagang kaki lima (PKL) di area Tanah Abang. Usaha yang sudah dilakukan Pemprov DKI ternyata belum mampu meningkatkan kesejahteraan para PKL.
Terakhir, yakni yang keenam, Yani mempermasalahkan soal menjamurnya perusahaan mini market di DKI yang dianggapnya mengancam perekonomian masyarakat kecil.
“Mohon penjelasan atas enam permasalahan di atas,” ujar Yani ke Wakil Gubernur DKI Djarot Saiful Hidayat.
Dalam rapat hari ini yang dipimpin Wakil Ketua DPRD DKI M Taufik, sembilan fraksi di DPRD dapat kesempatan untuk mengajukan pertanyaan ke Pemprov DKI.
Rapat ini merupakan bagian dari lanjutan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2015.
Artikel ini ditulis oleh:
