Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan (kedua kiri), Menko Perekonomian Darmin Nasution (ketiga kiri), Menko Bidang Kemaritiman Rizal Ramli (ketiga kanan), Menteri PPN/Kepala Bappenas Sofyan Djalil (kanan), Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong (kiri), dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung (kedua kanan), berbincang saat akan mengikuti acara pengucapan sumpah jabatan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (12/8). ANTARA FOTO

Jakarta, Aktual.com – Meski sudah dilakukannya perombakan kabinet (Reshuffle) oleh Presiden Jokowi, namun pro kontra terkait dengan bongkar pasang tersebut terus menjadi konsumsi publik.

Politikus PKS, Aboe Bakar Al-Habsy menilai sebagai sebuah hak presiden, perombakan itu sangat wajar dilakukan dalam sistem pemerintahan, terlebih jika ada kinerja para menteri yang dinilai tidak sesuai.

“Perombakan kabinet adalah hak perogratif presiden, saya rasa itu hal sangat wajar sekali. Apalagi kondisi perekonomian yang sangat buruk seperti ini,” kata Aboe Bakar dalam keterangan tertulisnya yang diterima Aktual.com, di Jakarta, Rabu (13/8).

Anggota Komisi III DPR RI ini juga mengatakan bahwa bila perekonomian nasional ini tidak mau terus terpuruk dengan melemahnya rupiah terhadap dolar atau dengan harga daging sapi yang kian tinggi tidak terbeli. Maka, perombakan khusus tim ekonomi adalah sebuah pilihan realistis.

“Merombak kabinet khususnya tim ekonomi adalah sebuah pilihan realistis yang dapat dilakukan oleh presiden. Tentunya, masyarakat ingin melihat tak sekedar kerja keras kabinet, melainkan kerja cerdas mereka untuk memulihkan kondisi perekonomian saat ini,” ucapnya.

“Pergantian menteri ini akan menjadi salah satu tolak ukur dari keberhasilan pasangan Jokowi dan JK. Masayarakat tinggal menunggu saja hasil kerja mereka, jika telah diresuffle namun belum juga ada perbaikan dalam perekonomian nasional, bias jadi nanti publik akan mengambil kesimpulan bahwa kesalahan bukan pada kinerja para menteri,” tandas dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang