Jakarta, Aktual.com – Kalangan DPR menyayangkan plafon Kredit Usaha Rakyat (KUR) di 2017 masih cukup kecil, yakni Rp110 triliun. Kondisi ini membuat masyarakat di daerah terpencil tak kebagian manfaat KUR.
Sehingga yang ada, mereka harus terjebak pada pinjaman rentenir yang justru bunganya sangat tinggi. Makanya, kalangan DPR meminta selain nilainya ditambah, sebarannya juga harus menyasar ke masyarakat di daerah yang terpencil.
“KUR itu mestinya bisa meningkatkan kualitas hidup penerima yang sangat membutuhkan. Namun jika nilainya cuma Rp110 triliun, masyarakat banyak tak kebagian, sekalipun bunganya kecil cuma 9 persen,” papar Wakil Ketua Komisi XI DPR, Achmad Hafizs Tohir di saat raker dengan pemerintah di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Kamis (9/2).
“Padahal kalau nilainya lebih besar dan sebarannya merata itu feedback-nya akan lebih besar lagi kepada pertumbuhan ekonomi. Dan KUR sendiri akan berdaya saing dengan mengalahkan rentenir,” papar dia.
Selama ini, kata dia, KUR yang tak merata ini membuat daya beli masyarakat tak beranjak positif. Apalagi di tengah kondisi harga pangan yang tak bisa dikontrol oleh pemerintah.
“Saat ini inflasi sangat kecil, tapi sayangnya daya beli masyarajat malah masih rendah. Jika inflasi rendah tapi tak bisa genjot daya beli, ya percuma. Jangan sampai masalah ini terus belanjut,” tegas politisi F-PAN ini.
Di tempat yang sama, anggota Komisi XI DPR, Johnny F Plate menambahkan, angka Rp110 triliun itu sama saja dengan 0,45 persen dari total APBN 2017.
“Itu sangat kecil. Jadi yang dibutuhkan saat ini keberpihakan pemerintah demi keadilan. Ini penting untuk mengatasi kemiskinan absolut,” cetusnya.
(Busthomi)
Artikel ini ditulis oleh:
Arbie Marwan
