Cirebon, Aktual.com – Rapat Pleno Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) akan membahas isu-isu krusial dan aktual terkait perekonomian nasional, utamanya yang bersentuhan dengan warga Nahdliyin.
Rapat Pleno dijadwalkan akan diselenggarakan esok Minggu-Senin (24-25/7) di Pondok Pesantren Kempek, Cirebon, Jawa Barat, mulai pukul 09.00 WIB.
Rapat pleno kali ini akan dihadiri keseluruhan pengurus harian NU dari mulai Mustasyar, Syuriyah, A’wan, Tanfidziyah, pimpinan lembaga, dan badan otonom dengan mengusung tema “Meneguhkan Islam Nusantara Menuju Kemandirian Ekonomi Warga”.
“Rapat Pleno ini tak hanya membahas evaluasi program kerja, tapi yang menarik para kyai kalau sudah ngumpul akan membahas terkait isu krusial saat ini, seperti terkait tax amnesty (pengampunan pajak) atau isu pangan lainnya,” Wakil Ketua Umum PBNU, Prof. KH Maksum Machfoed, di Ponpes, Kempek, Cirebon, Sabtu (23/7).
Menurutnya, terkait dengan masalah perpajakan, pada waktu sebelumnya dalam Munas, PBNU sempat keras dalam memberikan fatwa, yang pernah untuk memboikot bayar pajak. Fatwa ini muncul, karena peruntukan dana pajak selama ini dianggap masih banyak penyimpangan.
“Keputusan ini langsung direspon oleh pemerintah. Lalu pemerintah kemudian bertekad untuk memperbaiki tata kelola pajak. Dengan peran KPK (Komisi Pemberantas Korupsi) yang lebih galak,” cetus dia.
Saat ini, Sidang Pleno PBNU ini akan membahas permasalahan tax amnesty. “Bagaimana sikap PBNU dalam menyikapi tax amnesty, nanti besok ya sama-sama kita lihat,” ungkap Kyai Maksum.
Namun demikian, ia memastikan bahwa setiap keputusan PBNU itu akan memberikan teguran keras terhadap pemerintah. “Kalau tidak keras bukan NU. Keras tetapi konstruktif (soal tax amnesty). Jadi keputusan kita tidak sekadar asal beda. Sebab ini persoalan kebenaran, prinsip, dan syariat,” tandas dia.
Meski begitu, dirinya memastikan kalau setiap keputusan atau fatwa sidang PBNU tidak pernah membawa pesanan politis, tetapi berdasar kepentingan umat.
“Kami pastikan tidak ada pesanan (tanpa muatan politis) apapun dalam rapat ini,” tandas dia.
Selain tax amnesty, lanjut dia, sejumlah isu krusial lain juga akan dibahas, seperti isu pangan, koperasi, vaksin palsu, bahkan soal permainam pokemon dilihat dari sisi syariat.
Rencananya, sejumlah pejabat negara dan pakar ekonomi akan hadir menjadi pembicara seperti Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution dan pengusaha Chairul Tanjung.
“Jadi nanti kita dengarkan bersama bagaimana paparan dari pemerintah dan pakar mengenai persoalan ekonomi terkini,”
Mengawali rangkaian acara Sidang Pleno itu para peserta sidang dengan dipimpin oleh kyai khos PBNU melaksakan ziarah kubur bersama ke makam Sunan Gunung Jati.
(Busthomi)
Artikel ini ditulis oleh:
Nebby
