Jakarta, Aktual.com — Wakil Ketua DPR RI, Agus Hermanto menyayangkan rencana kebijakan pemerintah yang akan menaikan tarif dasar listrik (TDL) oleh PLN dalam waktu dekat ini.
“Manakala kebijakan pemerintah ini tidak tepat seperti sekarang ini, terkait listrik tentu meminta kepada pemerintah untuk berfikir secara matang, di tengah kondisi masyarakat yang berat saat ini,” kata Agus, di Komplek Parlemen, Senayan, Kamis (17/3).
“Kalau tidak bisa mengambil kebijakan yang baik, alangkah baiknya kebijakan saat ini dipertahankan,” tambahnya.
Politikus Demokrat ini menegaskan, bila pemerintah melalui PLN tetap menjalankan kebijakan, maka dewan, khususnya fraksi Demokrat akan mengkritisi kebijakan tersebut.
“Kami akan kritisi, meminta alasan dan perhitungan pemerintah apakah sudah tepat. Kebijakan untuk menengah ke bawah (rakyat kecil) merupakan wajib bagi pemerintah untuk membuat masyarakat kecil sejahtera dengan mengangkat harkat martabatnya,” tandas dia.
Sebelumnya, PT PLN (Persero) akan mencabut 18 juta pelanggan listrik yang selama ini menikmati tarif listrik subsidi. Kebijakan ini menyusul akan dinaikannya Tarif Dasar Listrik (TDL) oleh PLN.
Ada 18 juta pelanggan listrik yang akan dicabut subsidi setelah selesainya pendataan pelanggan rumah tangga miskin golongan 900 volt ampere (va).
“Dari pendataan yang dilakukan PLN, ada sekira 18 juta pelanggan golongan pelanggan yang akan dicabut subsidinya,” kata Kepala Divisi Niaga PLN Benny Marbun di Jakarta, Rabu (16/3).
Benny menyebut, sesuai data PLN, terdapat 22 juta pelanggan 900 va. Sementaraa berdasarkan data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), terdapat 4,1 juta rumah tangga masyarakat miskin, sehingga ada 18 juta pelanggan yang tidak mendapat subsidi listrik.
Artikel ini ditulis oleh:
Novrizal Sikumbang
