Jakarta, Aktual.com — PT PLN (Persero) harus segera mengevaluasi penerapan sistem token atau pelanggan pra bayar. Pasalnya dengan penerapan sistem tersebut PLN cenderung memaksa masyarakat dan ini sangat melanggar hak konsumen.
Demikan disampaikan Direktur Lingkar Studi Strategis (Lingstra), Iqbal Nusantara saat berbincang dengan Aktual.com di Jakarta, Rabu (9/9).
“PLN saat ini sudah mempunyai sekitar 15 juta pelanggan pra bayar, misalkan perbulan bisa putar 20 juta transaksi, maka providernya bisa mendapat omzet sekitar 20M,” tegas Iqbal.
Menurut Iqbal, PLN saat ini hanya menawarkan satu pilihan yaitu pra bayar. Sedangkan opsi pasca bayar ditutup dimana seharusnya dua opsi ini dibuka lebar dengan berbagai macam alasan.
“PLN saat ini beli listrik 70 persen dari IPP, bukan mereka generate sendiri, dari IPP tidak ada pra bayar, semua pasca bayar, bahkan jika mereka generate sendiri, beli batu bara dan gaji karyawan, itu nanti akhir bulan, bukan awal bulan,” jelas Iqbal.
Iqbal menambahkan PLN akan berhemat biaya operasi justru jika hanya menerapkan pasca bayar.
“Pra bayar sebetulnya less cost untuk PLN karena lebih simpel. Yang jadi soal kenapa harga jadi lebih mahal, karena dibebankan biaya provider sekitar Rp1000an,” kata Iqbal.
Terakhir Iqbal menjelaskan, jika PLN ingin agar pelanggan banyak migrasi dari pasca ke pra bayar, seharusnya dilakukan dengan cara natural, harga lebih murah, akses token lebih luas.
“Kalau dengan sistem yang sekarang tidak ada pilihan lain , wajib prabayar, dan akhirnya pelanggan yang harus membayar lebihan biaya admin,” pungkas dia.
Artikel ini ditulis oleh:
Eka
