Jakarta, Aktual.com — Temuan Presiden Jokowi saat blusukan ke daerah, adanya beberapa Pembangkit Listrik Tenaga Surya yang rusak dan tidak beroperasi bukanlah sesuatu yang mengagetkan. Karena pembangunan PLTS tersebut selama ini cenderung mengabaikan kualitas untuk mengejar syarat kondisi kandungan lokal yang dipersyaratkan.
“Yang justru mengagetkan bagi kami, temuan tersebut direspon dengan cara menyalahkan berbagai pihak bukan meresponnya dengan memberikan solusi oleh pemerintah khususnya kementrian ESDM,” kata Direktur Eksekutif Energy Watch Indonesia (EWI) Ferdinand Hutahaean, Selasa (19/4).
Adalah benar yang disampaikan pihak Kementerian ESDM bahwa selama ini daerah cenderung kurang responsif dan kurang bertanggung jawab terhadap pemeliharaan dan pengoperasian PLTS yang dibangun.
Namun kata Ferdinand, hal Ini hanya masalah yang tidak sulit untuk ditangani oleh pemerintah. Tidak perlu saling menyalahkan atau melimpahkan kesalahan kepada daerah, apalagi sampai mempersulit yang berujung menghambat pengembangan energi baru berbasis tenaga surya. Karena memang bagi daerah merawat PLTS tersebut akan menjadi beban tambahan APBD.
Lebih lanjut menurut Ferdinand pembangunan dan pemeliharaan seluruh PLTS lebih tepat diserahkan kepada Energi Management Indonesia (EMI).
“EMI sebagai BUMN layak diberikan tanggung jawab untuk merawat dan mengoperasikan seluruh PLTS yang dibangun pemerintah. Serahkan asetnya kepada EMI, biar EMI yang merawat, mengoperasikan dan menjual listriknya ke PLN atau langsung ke pihak konsumen. Dengan demikian, masalah PLTS ini tidak jadi isu yang justru terkesan menghambat pembangunan PLTS kedepan,” pungkasnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Dadangsah Dapunta
Arbie Marwan
