Jakarta, Aktual.co — Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, melalui juru bicara Partai Likud mengatakan, pidato Netanyahu pada 2009 yang mendukung berdirinya Negara Palestina “tak lagi relevan”.
Markas pemilihan umum Partai Likud, yang merupakan Partai Netanyahu, menyiarkan pernyataan PM itu sebagai tanggapan atas pertanyaan dari wartawan Israel mengenai selebaran kampanye Partai Likud yang disebarkan pada akhir pekan di beberapa sinagoga. Di dalam selebaran tersebut, Partai Likud menyatakan pidato Bar Ilan 2009 tidak berlaku.
Selebaran itu juga mengatakan Netanyahu telah “berjuang sepanjang hidupnya untuk menentang berdirinya Negara Palestina”.
Pada Juni 2009, Netanyahu menyampaikan dukungannya bagi penyelesaian dua-negara, dengan berdirinya Negara Palestina yang didemiliterisasi berdampingan dengan Israel dan yang akan mengakui Israel sebagai negara Yahudi.
Namun, juru bicara Partai Likud itu mengatakan, selebaran tersebut hanya menyampaikan pandangan pribadi anggota parlemen dari Partai Likud Tzipi Hotovoli.
Pada Minggu (8/3), partai “hawkish” Israel itu mengeluarkan pernyataan kepada pers yang menyampaikan sikap yang sama dengan yang terdapat di selebaran tersebut.
“Perdana Menteri Netanyahu mengatakan dalam situasi Timur Tengah saat ini, setiap wilayah yang dikosongkan akan dirampas oleh kaum garis keras agama dan organisasi teror yang didukung oleh Iran,” demikian isi pernyataan itu, sebagaimana dikutip Xinhua, Senin (9/3).
“Terlebih lagi, tak boleh ada penarikan dan konsesi, sebab itu tidak lagi relevan,” tambah pernyataan tersebut.
Sikap ekstrem Partai Likud itu dikeluarkan dua hari setelah harian Yedioth Aharonot menyiarkan dokumen yang berisi apa yang dikatakan sebagai konsesi yang siap dilakukan Netanyau untuk mencapai kesepakatan kerangka kerja pada 2013, sebelum babak terkini perundingan yang diperantarai AS –yang berlangsung antara Juli 2013 dan April 2014.
Menurut dokumen tersebut, Netanyahu “bersedia menarik tentara dan mengungsikan pemukim Yahudi dari banyak bagian Tepi Barat Sungai Jordan, tanah yang diduduki Israel dalam Perang Timur 1967”. Netanyahu juga diberitakan “,antara lain, bersedia bertukar beberapa wilayah blok permukiman utama dengan wilayah Palestina di dalam Israel, semua tuntutan utama Palestina (dan masyarakat internasional) bagi penyelesaian dua-negara”.
Pada Januari, Netanyahu mengatakan dalam satu wawancara dengan stasiun televisi berita Channel 2 bahwa pidato Bar Ilan tidak berakhir, tapi “Palestina telah melanggar isinya”.
Babak terakhir perundingan, yang diperantarai oleh Menteri Luar Negeri AS John Kerry, berakhir pada April dalam kebuntuan. Israel menyampaikan tuntutan keamanan keras dari Palestina dan perdana menteri Israel tersebut mengecam Pemerintah Otonomi Palestina karena tak mengakui Israel sebagai negara Yahudi.
Setelah berakhirnya perundingan itu, Pemerintah Otonomi Palestina menandatangani beberapa kesepakatan internasional guna mendorong tindakan sepiahak agar bisa mendirikan Negara Palestina.
Netanyahu dan pemerintahnya menyalahkan tindakan sepihak Pemerintah Otonomi Palestina, serta apa yang dikatakannya “hasutan” yang mengakibatkan serangan sporadis di Jerusalem dan Tepi Barat. Pemerintah Israel juga dalam beberapa bulan belakangan menahan penyerahan uang hasil pengumpulan pajak Palestina yang dikumpulkannya di Tepi Barat atas nama Pemerintah Otonomi Palestina.
Pekan lalu, Organisasi Pembebasan Palestina melakukan pemungutan suara untukmendukung dihentikannya kerja sama keamanan dengan Israel di Tepi Barat.
Presiden Palestina Mahmoud Abbas belum secara resmi mengumumkan apakah ia akan mengikuti keputusan PLO.
Artikel ini ditulis oleh:
