Kuala Lumpur, aktual.com – Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese menegaskan komitmen mereka terhadap sentralitas ASEAN dan menyatakan dukungan terhadap ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP).
Pernyataan bersama yang keluarkan Kementerian Luar Negeri Malaysia dan diakses di Kuala Lumpur, Selasa (5/3), menyebutkan keduanya menyatakan menantikan KTT Khusus ASEAN-Australia untuk memperingati 50 tahun Hubungan Dialog dan berkomitmen kerja sama erat guna mencapai hasil dari KTT, termasuk saat keketuaan Malaysia di ASEAN pada 2025.
Keduanya juga menegaskan kembali dukungan mereka untuk keanggotaan penuh ASEAN bagi Timor Leste dan berkomitmen meneruskan pendampingan penguatan kapasitas untuk membantu Timor Leste mengimplementasikan Peta Jalan Keanggotaan Penuh Timor Leste di ASEAN yang telah diadopsi oleh Pemimpin ASEAN di KTT ASEAN ke-42 pada 10 Mei 2023 lalu.
Pada kesempatan yang sama kedua pemimpin mengungkapkan keprihatinan yang dalam atas penderitaan rakyat Myanmar yang berterusan akibat kudeta militer 2021 dan mengutuk keras aksi kekerasan yang berlangsung.
Mereka mendesak rezim militer mengambil langkah konkrit menghentikan kekerasan yang tidak memandang bulu, mengecam segala eskalasi, penahanan secara tidak adil, memberikan akses bantuan kemanusiaan dan terlibat dalam dialog nasional secara inklusif.
Anwar dan Albanese memberikan komitmen untuk dukungan kuat mereka pada upaya-upaya yang dipimpin ASEAN dan Konsensus Lima Poin untuk mengatasi krisis politik di Myanmar, yang seharusnya diimplementasikan sepenuhnya.
Pernyataan bersama keduanya usai Pertemuan Tahunan Pemimpin Australia-Malaysia ke-2 di Melbourne, Senin (4/3), itu juga mengangkat isu di kawasan regional Indo-Pasifik, di mana mereka menegaskan kembali komitmen untuk mempromosikan regional Indo-Pasifik yang terbuka, stabil, inklusif dan transparan, yang didukung dengan rasa hormat untuk kedaulatan dan kepatuhan terhadap aturan dan norma yang telah disepakati.
Mereka juga menegaskan pentingnya mempromosikan dialog dan langkah-langkah praktis untuk mengurangi risiko kesalahpahaman dan kesalahan kalkulasi dan juga mencegah konflik di kawasan regional.
Kedua pemimpin menyatakan keprihatinan serius tentang perkembangan di Laut China Selatan dan menyoroti pentingnya kebebasan navigasi dan penerbangan menurut hukum internasional. Selain itu juga menekankan perlunya semua negara untuk mematuhi hukum internasional, termasuk Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) tahun 1982.
Anwar dan Albanese mengakui pentingnya perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan. Keduanya mencatat bahwa semua mempunyai kepentingan untuk mencegah konflik, dan pentingnya komunikasi terbuka, kepastian dan transparansi.
Keduanya menggarisbawahi pentingnya mempromosikan transparansi dan membangun kepercayaan di antara semua negara, dan mempromosikan perdamaian dan keamanan di kawasan regional.
Artikel ini ditulis oleh:
Rizky Zulkarnain
