PM Thailand Dimakzulkan?

Bangkok, Aktual.co — Parlemen Thailand yang diisi kalangan militer akan mengadakan pemungutan suara pemakzulan mantan Perdana Menteri Yingluck Shinawatra pada Jumat (23/1).  Hasil pemungutan yang menyatakan Yingluck bersalah atas tuduhan melalaikan tugas akan membuat politisi ini dilarang berlaga di panggung politik Thailand selama lima tahun.
Keamanan di dekat gedung parlemen dijaga ketat dengan pengaerahan 100 tentara dan polisi di sekitar gedung. Namun tidak tampak terlihat pengunjuk rasa yang mendukung Yingluck. Tuduhan terhadap perdana menteri wanita pertama negara itu terkait perannya dalam skema membeli beras dari petani yang merugikan keuangan negara namun membuatnya berhasil menang telak dalam pemilu 2011. 
Yingluck membela skema ini dalam pernyataan di depan parlemen selama satu jam dan mempertanyakan seluruh tuduhan yang dijatuhkan padanya.  “Melarang saya selama lima tahun merupakan pelanggaran hak dasar saya,” ujar Yingluck dalam persidangan ketiga pada Kamis (22/1). 
“Kasus ini yang hanya mensasar ini memiliki agenda terselubung, kasus ini bermotivasi spolitik.” Yingluck mengatakan skema beras, dimana pemerintah membeli beras petani di atas harga pasar, berdampak positif pada perekonomian. “Skema ini membantu mereka yang penghasilan rendah mendapatkan uang lebih besar,” ujarnya. “Para petani adalah tulang punggung negara ini.”
Bagi lawan-lawan politik Yingluck, skema ini terlalu mahal, sia-sia dan merupakan simbol kebijakan populis yang bertujuan mendapatkan suara dari warga pedesaan. Pendukung adik mantan perdana menteri Thaksin Shinawatra ini mengatakan tuduhan itu merupakan bagian dari kampanye yang lebih luas dari junta militer untuk membatasi pengaruh keluarganya yang kuat. 
Weng Tojikaran, mantan anggota kabinet Yingluck, mengatakan pendukungnya kemungkinan akan melaksakanan “protes simbolis” jika Yingluck dilarang dari jabatan politik. Pemerintah Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha, yang memimpin kudeta terhadap pemerintah Yingluck, meminta pendukung mantan perdana menteri ini untuk tidak datang ke Bangkok karena khawatir akan terjadi lagi aksi kekerasan di jalan yang mewarnai Thailand dalam beberapa tahun terakhir. 
Namun, sekitar 20 pendukung Yingluck berkumpul di depan gedung parlemen awal bulan ini, meski pemerintah meminta mereka untuk tidak datang. Sebagian dari pendukung ini membawa bunga mawar merah dan mengacungkan foto Yingluck sampai polisi memerintahkan mereka menurunkannya. “Aksi demonstrasi besar-besaran akan sulit karena undang-undang darurat masih berlaku, tetapi mungkin masih bisa diadakan protes simbolis,” kata Weng.