Jakarta, aktual.com – Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) mensinyalir Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam RAPBN-P 2016 akan dijadikan bancakan oleh politisi dan golongan tertentu, hal ini terlihat dari sasaran yang tidak prioritas serta sikap DPR-RI yang setengah hati melakukan penolakan.
Menurut Manajer Advokasi FITRA, Apung Widadi,
PMN yang disediakan dalam APBN-P 2016 untuk 21 BUMN sebesar Rp47,820 triliun. Jika diakumulasi denga PMN sebelumnya Rp68 triliun, maka total PMN berjumlah Rp115,8 Triliun
“Sayangnya, tujuan PMN ini tidak menghasilkan output peningkatan PNBP. Bahkan, cenderung banyak dibagikan untuk elite partai karena BUMN masih dijadikan sapi perah oleh politisi,” kata Apung dalam rilis yang diterima Aktual.com, Senin (27/6).
Adapun BUMN yang akan menerima PMN tersebut baik berupa tunai maupun non tunai yang telah disepakati komisi VI adalah sebagai berikut:
Dalam bentuk tunai (cash):
1. PT Hutama Karya (Persero) Rp2 triliun (angka ini setelah dikurangi Rp1 triliun oleh Komisi VI dari yang sebelumnya Rp3 triliun)
2. Perum Bulog Rp2 triliun
3. PT Angkasa Pura II (Persero) Rp2 triliun
4. PT Barata Indonesia (Persero) Rp500 miliar
5. PT Wijaya Karya (Persero) Rp4 triliun
6. PT Pembangunan Perumahan (Persero) Rp2,25 triliun
7. PT Perum Perumnas (Persero) Rp250 miliar
8. PT Kereta Api Indonesia (Persero) Rp1 triliun
9. PT Krakatau Steel (Persero) Rp1,5 triliun
10. PT PLN (Persero) Rp10 triliun
11. PT Askrindo (Persero) Rp500 miliar
12. PT Jamkrindo (Persero) Rp500 miliar
13. PT Jasa Marga (Persero)Rp1,25 triliun
14. PT Pertani (Persero) Rp500 miliar
Maka totalnya menjadi Rp28,25 triliun
Untuk PMN nontunai (non-cash) yang disepakati yakni:
1. PT Perinus (Persero) Rp29,4 miliar
2. PT RNI (Persero) Rp692,53 miliar
3. PT Pelni (Persero) Rp564,81 miliar
4. PT Perum Perumnas (Persero) Rp235,41 miliar
5. PT Krakatau Steel (Persero)Rp956,49 miliar
6. PT PLN (Persero) Rp13,56 triliun
7. PT Amarta Karya Rp32,15 miliar
8. PTPN I (Persero) Rp25,05 miliar
9. PTPN VIII (Persero) Rp32,77 miliar
Maka, total nontunai sebesar Rp16,13 triliun.
“FITRA konsisten Menolak PMN BUMN tanpa didasari pada Roadmap Pembangunan BUMN yang jelas dan berpengaruh pada peningkatan PNBP. Yang mencurigakan Paling besar yang mendapat PMN adalah PLN dengan Nilai Rp10 triliun ditambah Rp13,56 triliun tidak tunai, sehingga jadi Rp23,56 Triliun. Konon PMN besar ini untuk pembiayaan proyek 35.000 MW. Namun hanya untuk menarik investor saja, tidak untuk pembiayaan penuh,” pungkasnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Dadangsah Dapunta
Arbie Marwan
