Jakarta, Aktual.co — Menteri BUMN Rini Soemarno dalam Rancangan Pendapatan dan Anggaran Belanja Negara-Perubahan (APBN-P) 2015 mengalokasikan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp72,9 triliun untuk 40 BUMN. Angka tersebut lebih besar jika dibandingkan dengan APBN 2015 era Menteri BUMN Dahlan Iskan dengan PMN yang hanya sebesar Rp5,1 triliun untuk 4 BUMN.
“Jadi dari era Menteri BUMN Dahlan Iskan ke Menteri BUMN Rini Soemarno ada selisih suntikan modal Rp67,8 triliun. Artinya, suntikan modal negara untuk BUMN akan menjadi beban pembayar pajak karena keuntungan yang disetorkan sangat minim,” ujar pengamat anggaran politik FITRA, Uchok Sky Khadafi dalam rilisnya yang diterima di Jakarta, Senin (26/1).
Lebih lanjut dikatakan Uchok, dalam kurun waktu 2010 hingga 2013, anggaran negara memberikan PMN pada BUMN totalnya mencapai Rp269,7 triliun. Namun, keuntungan yang disetorkan kepada negara hanya Rp123 triliun.
“Hal ini mengindikasikan tiga hal, pertama adanya penggemukan pada BUMN dengan cara penambahan modal sebesar-besarnya agar dapat dijual dengan harga murah kepada investor,” kata dia.
Selanjutnya, menurut Uchok, indikasi yang kedua adalah untuk mengakomodasi pendukung Jokowi yang belum mendapat jabatan di pemerintahan.
“Dengan ada penambahan suntikan modal kepada 40 BUMN diharapkan mereka puas mendapat gaji dan tunjangan atas jasa mereka saat pilpres 2014 lalu,” jelasnya.
Dan indikasi yang terakhir menurut Uchok adalah, dana BUMN diduga untuk modal politik sebagai tawar-menawar kepada partai-partai oposisi Pemerintahan Jokowi.
“Artinya, dana BUMN ini kemungkinan untuk menjadi bancakan politisi partai dan pejabat negara,” pungkas Uchok.
Artikel ini ditulis oleh:
Eka
