Jakarta, Aktual.com – Tingginya beban alokasi APBN untuk membayar Pegawai Negeri Sipil (PNS) menjadi perhatian presiden Jokowi. Seperti diberitakan beban belanja pegawai untuk anggaran tahun 2022 mencapai 15% dari APBN yaitu setara 400 triliun. Belanja pegawai tersebut meliputi pembayaran gaji dan tunjangan serta pemenuhan kebutuhan utama birokrasi.

Maka dari itu, presiden Jokowi merencanakan adanya pengalihan peran PNS oleh robot kecerdasan buatan atau artificial inteligence. Hal ini dilakukan untuk menciptakan Birokrasi yang efektif dan efisien. Karena faktanya memang PNS saat ini masih mengandalkan sistem manual dalam setiap pekerjaannya terutama dalam hal administrasi seperti PNS harus mengurus ribuan dokumen secara manual mulai dari pemeriksaan berkas, membuat surat, pengelolaan data, dan sebagainya.

Akan tetapi, proses ini akan membutuhkan waktu yang tidak sedikit karena membutuhkan perencanaan yang matang. Menurut Kepala Biro Hukum, Humas dan Kerjasama BKN, Satya Pratama wacana ini bentuknya hanya kolaborasi antara sumber daya manusia dan teknologi.

“PNS akan tetap ada. Namun jumlahnya tidak gemuk atau besar,” ujarnya seperti dikutip CNBC Indonesia.

Menurut Direktur Lembaga Penelitian dan Pengembangan Kemenristek-BRIN, Kemal Prihatman, dia menjawab, hal itu sangat memungkinkan.

“Sebut saja kepengurusan perizinan. Masyarakat tinggal datang memasukan data perizinan yang dituju dan kemudian menunggu. Nanti AI yang bekerja secara cerdas memproses pengajuan izin tersebut. Ini bisa meningkatkan pelayanan publik. Khususnya dari sisi efisiensi waktu dan anggaran. Selain itu, penggunaan AI bisa menekan terjadinya kolusi korupsi dan nepotisme dalam penerbitan izin,” papar Kemal.

(Dede Eka Nurdiansyah)