Ini Poin Pemerintah di Revisi PP Biaya Recovery

Jakarta, Aktual.com – Pemerintah menyebut banyak hal yang baru yang akan dimuat dalam kandungan revisi Peraturan Pemerintah (PP) 79 tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan atau biaya recovery.

Menteri Keuangan, Seri Mulyani memaparkan, dalam hal perpajakan, kontraktor akan diberikan fasilitas perpajakn sejenis insentif agar tercipta tingkat rate of return dari investasi yang dilakukan.

“Kita cari dari berbagai pasal dalam uu perpajakan yang memungkinkan kita untuk memberikan insentif,” kata Menteri Keuangan, Seri Mulyani saat jumpa pers di Kantor Kementerian Keuangan, Jumat (23/9).

Kemudian selain insentif fiskal dan nonfiskal yang diberikan berdasarkan rezim UU perpajakan dan UU Migas, pemerintah juga membuat skema sharing the pain and sharing the game atau pembagian yang lebih elastis untuk setiap kondisi lapangan migas.

“Jadi antara pemerintah dan kontraktor kita akan secara adil membagi keuntungan maupun beban. Artinya ketika ada resiko, kita sharing sama-sama, ini dituangkan dalam rezim asum and discharge. namun kalo kita liat dari production sharing kontrak, pemerintah belum memiliki kemampuan untuk berbagi keuntungan,” tukasnya.

Seri Mulyani berharap dengan kebijakan ini mampu meningkatkan IRR mencapai 2,89 persen, sedangkan target keekonomian proyek mampu meningkat sebesar 0,15 persen pada setiap kenaikan 10 persen investasi kredit.

Laporan: Dadang Syah

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby