Menurut dia, salah satu faktor yang menjadi penyebab kesulitan mencapai swasembada adalah karena koordinasi Kementerian Pertanian dengan kementerian lainnya yang kurang.
“Koordinasi kebutuhan pangan Kementan dengan kementerian lain masih berantakan,” kata politisi Partai Gerindra ini.
Meski mendapat sejumlah kritikan, Kementerian Pertanian menyatakan telah melakukan deregulasi terkait peraturan yang selama ini dianggap menghambat proses produksi pangan.
Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengatakan salah satu pembenahan yang diupayakan adalah perubahan regulasi pengadaan pupuk yang selama ini dianggap terlalu lama dan merugikan petani.
“Dulu sesuai regulasi, pupuk itu harus ditender tiga atau empat bulan untuk bisa mendapatkan. Misalnya Januari, baru bisa keluar anggaran, sementara usia padi itu sekitar tiga bulan, maka selesai panen, baru pupuknya datang,” ujar Amran.
Ant
Artikel ini ditulis oleh:
Antara
