Semarang, Aktual.co — Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Irman Gusman berpandangan lain dengan Mendagri Tjahjo Kumolo soal pengosongan kolom agama pada kartu tanda penduduk (KTP).
Irman mengatakan, secara administrasi, negara Indonesia berdasarkan pancasila yang menganut berpaham agama. Artinya memuat nilai-nilai berketuhanan Yang Maha Esa.
“Kita bukan negara agama, bukan negara sekuler, tapi negara pancasila yang berketuhanan Yang Maha Esa. Di bumi Indonesia ini harus punya agama. Apapun itu agamanya, kita tetap akui,” ujar dia di Pesta Keboen jalan Veteran Semarang, Sabtu (8/11).
Ia mengatakan, faham negara Indonesia berbeda dengan Amerika Serikat, dimana negara berkulit putih itu menganut paham sekuler state. Di AS, penduduknya berhak mengilangkan/mengosongkan kolom agama.
“Ketika saya tinggal di Amerika, penduduk boleh tidak mencantumkan agama seseorang pada kolom identitas kewarganegaraan,” ujar dia.
Ia menegaskan jika pengosongan kolom agama terdapat pro kontra oleh kelompok tertampung dalam regulasi maka perlu didiskusikan. Sebab, di negara demokrasi ada suatu pro kontra merupakan sebuah keniscayaan.
Menurut dia, pro kontra pengosongan kolom agama pada KTP merupakan biasa. Hal itu bisa dijadikan dialektika berfikir dalam mempertajam pandangan tersebut. Selain itu, peran pemerintah harus di tengah-tengah pro konta tersebut.
“Mari kita rembug, mari kita bicarakan.  Apapun agama atau kepercayaan yang tidak tertampung, ayolah kita bicarakan,” jelas dia.
Menanggapi apakah aliran kepercayaan masuk dalam kategori agama, dirinya belum bisa memahami secara utuh. Namun, selama kepercayaan itu suatu agama dapat diakomodir. Bilamana tidak yang terakomodasi bisa dibicarakan.
“Aliran kepercayaan saya bukan ahli, apa itu bisa diakomodir atau tidak. Yang jelas pemerintahlah yang paham mengenai itu,” beber Irman.