Jakarta, Aktual.co — Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar turun tangan membereskan masalah terkait pembangunan Pelabuhan Cilamaya. Pasalnya, proyek tersebut tidak hanya menyangkut aspek perhubungan semata, melainkan menyangkut juga aspek energi, perikanan, pertanian, hingga masalah sosial.
“Itu tidak jauh berbeda dengan permasalahan blok Mahakam, atau kontrak-kontrak Sumber Daya Alam (SDA) yang lain atau hubungannya dengan masalah beras-kah, gula-kah, itu kan masalahnya pemburu rentenya sangat banyak dan asing pemilik modalnya juga selaku investor. Jadi kalau sudah seperti itu, ya memang kita tidak terlalu banyak berharap akan ada pembelaan terhadap Pertamina,” ungkap Marwan di Jakarta, Rabu (18/3).
Menurutnya, jika Presiden Jokowi tak kunjung mengambil langkah tegas terhadap segala permasalahan ini, mengingat ini menyangkut banyak aspek, maka apa yang dipertahankan Pertamina akan sia-sia.
“Jadi sangat tergantung kepada pak Jokowi. Seharusnya tanpa pertimbangan para pembantunya, (Jokowi) bisa perintahkan, sayangnya itu tidak terjadi. Kalau memang Jokowi murni perjuangkan rakyat, kalau memang konsisten dengan apa yang selama ini dikampanyekan, dia harus keluar dari keliling orang-orang yang selama ini mengkooptasinya,” ungkap Marwan.
Ia menambahkan, ketika kita bicara aspek energi maka proyek Cilamaya itu jelas sangat-sangat tidak layak.
“Kita bicara tentang cadangan yang besarnya itu sebesar 750 juta barel. Itu dengan harga minyak USD50 per barel itu kan triliunan nilainya. Lalu kita juga memperhatikan lifting ini sebagai suatu hal yang menjadi prioritas. Dari potensi uang dan keinginan mempertahankan lifting, maka otomatis semestinya itu tidak ada perdebatan,” imbuhnya.
“Operasi ONWJ harus tetap berjalan. Yang lainnya bisa berpindah ke tempat lain,” tandas dia.
Artikel ini ditulis oleh:
Eka
