Kembali ia menegaskan, tidak pernah ada Pelabuhan yang dibongkar. Adapun tentang pembongkaran kantor PT KCN, sebenarnya PT KCN telah membayar IMB kepada PT KBN. Karena itu Widodo mempertanyakan kembali dana yang telah dibayarkannya tersebut.
“Ini bisa ditanyakan kepada PT KBN, kemana setorannya? Entah miskomunikasi berada di pihak siapa, yang jelas pembayaran tersebut tidak diterima oleh Pemprov DKI Jakarta,” ujarnya.
Sebelumnya, saat konferensi pers PT KCN tanggal 21 Agustus 2019, Widodo telah menunjukan bukti pembayaran IMB kepada PT KBN tahun 2008 tersebut di hadapan awak media.
Widodo pun menunjukan surat PT KBN kepada Gubernur DKI Jakarta tahun 2016 yang menyebutkan PT KBN memohon agar pembongkaran ditinjau kembali. Surat itu juga menjelaskan kepada Gubernur DKI Jakarta bahwa semua perizinan yang diperlukan untuk pengoperasian pelabuhan PT KCN telah lengkap, dan PT KCN telah membayar IMB.
“Namun sangat disayangkan, saat ini semua diputarbalikan oleh PT KBN sehingga tidak sesuai dengan apa yang dimohonkan PT KBN dalam surat yang ditandatangani sendiri oleh Dirut KBN, Sattar Taba pada waktu itu,” tuturnya.
Ia menambahkan, “Untuk membuktikan siapa yang benar, dalam waktu dekat saya akan menggugat PT KBN terkait kabar ini.”
Artikel ini ditulis oleh:
