Sejumlah pelajar tuna netra mengikuti Ujian Nasional (UN) tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMPLB-A PRPCN Palembang, Sumatera Selatan, Senin (9/5). Hari pertama pelaksanaan UN tingkat SMP mengerjakan soal mata pelajaran Bahasa Indonesia. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/foc/16.

Jakarta, Aktual.com – Anggota Komisi X DPR RI Reni Marlinawati menyayangkan keputusan pemerintah untuk tetap melaksanakan ujian nasional (UN) dengan menolak usulan Menteri Pendidikan dan kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy memoratorium UN tersebut.

“Yang jelas seperti Syahrini, Mmju mundur UN, meski pemerintah punya pertimbangan sendiri tapi yang jelas saya menyayangkan,” kata Reni, di Jakarta, Kamis (22/12).

Pasalnya, kalau UN Ini dijadikan acuan, seharusnya sebagaimana amanat MA (Mahkamah Agung) maka UN harus sudah siap seluruh sarana prasarana. Ketua fraksi PPP ini tetap pada pendirinya, jika UN tetap tidak bisa menjadi acuan dalam mengukur suatu capaian pendidikan secara nasional, saat ini.

“Saya sih membayangkan pemerintah akan sangat heboh mempersiapkan UN dan USBN ini. Tapi ya, pemerintah selaku eksekutor monggo (silahkan) yang jelas kita ingatkan bahwa sesungguhnya UN bukan suatu instrumen ideal untuk mengukur capaian pendidikan secara nasional,” papar dia.

“Tapi kalau pemerintah menganggap UN instrumen yang minimalis, ga ada model lain, kita hormati itu,” sebut Reni.

Lebih lanjut, ketika ditanyakan apakah komisi bidang pendidikan sebagai mitra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sudah menggelar rapat khusus terkait keputusan presiden untuk tetap melaksanakan UN?. Reni hanya mengatakan bahwa belum dilakukan lantaran terbentur dengan selesainya masa persidangan.”

“Kan sekarang lagi reses. nanti pasti. yang jelas pasti pemerintah akan sangat pusing Pak Menteri (Muhadjir,red) itu. karena tahapan UN sudah harus berjalan,” tandasnya.

(Laporan: Novrizal)

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang
Eka