Dalam. Diskusi tersebut mantan anggota Bawaslu RI dan Kordinator Perhimpunan Advokasi Pemilu dan Konstitusi meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk tegas menanggapi kasus pemilu yg terjadi di Tolikara. AKTUAL/Munzir
Herianto Kordinator Perhimpunan Advokasi Pemilu dan Konstitusi (kanan) Wartawan senior Kennorton moderrator ( Tengah) Nasrullah SH, MH mantan anggota Bawaslu RI (kiri) memberikan keterangan dalam diskusi terkait polemik PSU di Papua studi kasus Pilkada Tolikara di Jakarta, Minggu (16/7/2017). Dalam. Diskusi tersebut mantan anggota Bawaslu RI dan Kordinator Perhimpunan Advokasi Pemilu dan Konstitusi meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk tegas menanggapi kasus pemilu yg terjadi di Tolikara. AKTUAL/Munzir
Dalam. Diskusi tersebut mantan anggota Bawaslu RI dan Kordinator Perhimpunan Advokasi Pemilu dan Konstitusi meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk tegas menanggapi kasus pemilu yg terjadi di Tolikara. AKTUAL/Munzir
Dalam. Diskusi tersebut mantan anggota Bawaslu RI dan Kordinator Perhimpunan Advokasi Pemilu dan Konstitusi meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk tegas menanggapi kasus pemilu yg terjadi di Tolikara. AKTUAL/Munzir
Dalam. Diskusi tersebut mantan anggota Bawaslu RI dan Kordinator Perhimpunan Advokasi Pemilu dan Konstitusi meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk tegas menanggapi kasus pemilu yg terjadi di Tolikara. AKTUAL/Munzir
Dalam. Diskusi tersebut mantan anggota Bawaslu RI dan Kordinator Perhimpunan Advokasi Pemilu dan Konstitusi meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk tegas menanggapi kasus pemilu yg terjadi di Tolikara. AKTUAL/Munzir
Dalam. Diskusi tersebut mantan anggota Bawaslu RI dan Kordinator Perhimpunan Advokasi Pemilu dan Konstitusi meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk tegas menanggapi kasus pemilu yg terjadi di Tolikara. AKTUAL/Munzir
Dalam. Diskusi tersebut mantan anggota Bawaslu RI dan Kordinator Perhimpunan Advokasi Pemilu dan Konstitusi meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk tegas menanggapi kasus pemilu yg terjadi di Tolikara. AKTUAL/Munzir
Dalam. Diskusi tersebut mantan anggota Bawaslu RI dan Kordinator Perhimpunan Advokasi Pemilu dan Konstitusi meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk tegas menanggapi kasus pemilu yg terjadi di Tolikara. AKTUAL/Munzir
