Jakarta, Aktual.com – Sikap aparat kepolisian yang melarang peliputan terhadap awak media atau cenderung memilih media mana saja yang boleh masuk ke dalam ruang sidang kasus penistaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahja Purnama alias Ahok terus menuai kritik.
Tokoh Rumah Amanat Rakyat, Ferdinand Hutahaean mengingatkan kepada aparat kepolisian untuk sadar terhadap tugasnya hanya menjaga ketertiban jalannya persidangan.
“Hakim memang punya otoritas dipengadilan, menetapkan sidang terbuka atau tertutup. Termasuk menetapkan bisa diliput secara langsung atau tidak oleh media,” kata Ferdhinan, saat dihubungi, di Jakarta, Senin (16/1).
Ia berpendapat, jika terjadi diskriminasi yang dilakukan terhadap media dan pengunjung persidangan, maka itu sudah menjadi bentuk penghinaan terhadap pengadilan itu sendiri karena sudah tidak berlaku adil dan sama terhadap semua. “Tentu jika ada diskriminasi, itu tidak boleh dilakukan oleh hakim,”sebut dia.
“Terlebih polisi sama sekali tidak punya wewenang menetapkan siapa yang boleh meliput dan siapa yang tidak boleh. Ini jelas salah dan diduga ada ketidak beresan,” tandas eks relawan Jokowi itu.
Seperti diwartakan sebelumnya, sebagian besar wartawan memang dilarang oleh polisi untuk masuk ke dalam ruang sidang kasus Ahok. Tak ada alasan jelas mengapa polisi bersikap demikian.
Meski terus didesak, awak media tetap tidak diizinkan untuk meliput sidang Ahok. Nasib yang sama juga dialami pewarta foto, dimana hanya dizinkan memotret kurang lebih 5 menit. Menanggapi hal ini, Dedi pun meminta wartawan untuk segera berkoordinasi dengan Dewan Pers.[Novrizal Sikumbang]
Artikel ini ditulis oleh:
Novrizal Sikumbang
Andy Abdul Hamid
