Ratusan karyawan PT Freeport Indonesia (FI) berunjuk rasa di depan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jakarta, Selasa (7/3/2017). Dalam aksinya ratusan karyawan PT Freeport Indonesia (FI) menuntut pemerintah agar tidak memaksakan perubahan Kontrak Karya (KK) ke Izin Usaha Khusus Pertambangan (IUPK). Sebagian besar karyawan FPI mengenakan seragam tambang, sebagian lagi mengenakan pakaian adat khas Papua. AKTUAL/Munzir

Timika, Aktual.com – Aparat Kepolisian telah mengantisipasi rencana mogok total karyawan PT Freeport Indonesia, bersama 14 perusahaan privatisasi dan kontraktor yang direncanakan berlangsung mulai 9 Mei hingga 30 Mei 2017.

Kapolres Mimika AKBP Victor Dean Mackbon, mengatakan Polri menyiapkan sekitar 1.800 personel untuk mengamankan area PT Freeport Indonesia dan berbagai fasilitas umum di Kota Timika selama karyawan menggelar mogok kerja.

“Kami tetap melakukan pengamanan-pengamanan baik di Check Point-Check Point yang menjadi pintu akses keluar masuk ke area perusahaan maupun fasilitas-fasilitas vital yang ada di area perusahaan serta fasilitas-fasilitas publik di Timika. Pasukan yang disiapkan yaitu Satuan Tugas Amole (Satgas Pam PT Freeport) berjumlah 1.100 personel dan Satuan Tugas Pengamanan Kewilayahan sebanyak 700 personel,” jelas Victor di Timika, Senin (8/5).

Ia meminta manajemen PT Freeport dan pihak Serikat Pekerja terus melakukan berbagai upaya negosiasi guna mencegah terjadinya aksi mogok para karyawan.

Namun jika mogok kerja karyawan tetap berlangsung, maka polisi mengingatkan mereka agar mematuhi semua aturan dan norma yang ada.

“Harap rekan-rekan karyawan tidak mengganggu fasilitas umum dan fasilitas maupun pekerjaan-pekerjaan di lingkungan perusahaan. Jangan ada aksi-aksi di Check Point dan mengganggu rekan-rekan mereka yang lain yang tetap ingin bekerja,” ujar Victor.

Artikel ini ditulis oleh: