Polisi Sembrono, Tidak Tangkap Ahok Malah Tangkap Sejumlah Tokoh dan Aktivis

Jakarta, Aktual.com – Presiden Joko Widodo diminta segera mencopot Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Kapolda Metro Jaya Irjen Mochamad Iriawan terkait penangkapan terhadap beberapa aktivis dan tokoh masyarakat jelang berlangsungnya Aksi Bela Islam Jilid II.

Penangkapan dilakukan dengan alasan dan ukurannya tidak jelas, yakni dengan dugaan makar terhadap pemerintah.

“Penangkapan ini adalah wujud arogansi dan kesewenang-wenangan Kepolisian yang sangat bertolak belakang dengan semangat demokrasi yang mengedepankan pendekatan dan dialog dengan tokoh tokoh masyarakat menjelang Aksi Damai 212,” tegas Satyo Purwanto, Sekretaris Jenderal Jaringan Aktivis ProDEM, Jumat (2/12).

Menurutnya, Kapolda Metro Jaya tidak mempunyai dasar hukum yang jelas dalam menangkap beberapa tokoh dan aktivis. Apalagi jika Polda Metro Jaya menangkap mereka dengan alasan telah melakukan upaya makar yang ukurannya tidak jelas secara hukum.

“Aksi penangkapan itu tindakan sembrono dan merongrong demokrasi, seharusnya Polri segera menahan Ahok sebagai sumber masalah dan bukan menangkap beberapa tokoh tersebut,” kata dia.

Ditambahkan, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) secara nyata sudah melakukan penistaan agama hingga dinyatakan sebagai tersangka. Akibat ulah Ahok terjadi kegaduhan dan kekacauan yang membuat Negara ini kerepotan dan sudah sangat beresiko terhadap nilai toleransi dan persatuan bangsa.

“Eskalasi situasi sudah sedemikian rupa dan mengapa Ahok sebagai sumber masalah dan dalang dari kekacauan ini belum juga ditahan. Tindakan Polri ini terlalu mengada-ada dan berlebihan bahkan bisa menimbulkan kegaduhan politik baru,” ucap Satyo.

ProDEM mengecam dan menyesalkan penangkapan sejumlah tokoh dan aktivis. Karena itu pula pihaknya mendesak Presiden segera mencopot Kapolri dan Kapolda Metro Jaya dan segera membebaskan para aktivis dan beberapa tokoh masyarakat yang ditangkap menjelang Aksi Super Damai 212.

“Agar situasi sosial politik tidak menjadi liar kecuali memang Pemerintah menginginkan situasi semakin panas,” demikian Satyo. (Soemitro)

Artikel ini ditulis oleh: