Jakarta, Aktual.com – Polda Metro Jaya tengah memantau perkembangan terkini menyangkut situasi keamanan di seluruh wilayah ibukota pada masa kampanye pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI berlangsung.
Kordinasi dengan stekholder terkait pun terus dilakukan, terutama dalam hal penegakan hukum. Tujuannya agar pelaksanaan rangkaian pemilu nanti berjalan lancar, sesuai yang diharapkan.
Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Awi Sutiyono menjelaskan, selama tahapan pilkada penindakan terkait dugaan pelanggaran pemilu dapat dilakukan setelah kepolisian mendapat rekomendasi atau permintaan dari pihak Bawaslu.
Termasuk, kata Awi, aksi-aksi penolakan yang kerap dilakukan warga terhadap pasangan calon, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat ketika berkampanye. Menurutnya, jika memenuhi unsur ancaman dan kekerasan maka pelaku dapat terkena sanksi pidana.
“Itu melalui Bawaslu. jadi proses pelanggaran itu dilaporkan ke Bawaslu. Selanjutnya Bawaslu meneliti itu administrasi atau pidana kalau administrasi Bawaslu yang menyelesaikan eksekutornya, kemudian apabila pidana baru diserahkan ke polisi,” terang dia, Selasa (8/11).
Karena itu, kepolisian dalam hal ini sifatnya hanya menunggu permintaan atau laporan dari Bawaslu DKI terkait dugaan perkara pelanggaran pemilu. “Iyalah (nunggu dari Bawaslu) menurut peraturan undang-undang begitu,” ujar Awi.
Adapun sebagai langkah antisipasi terkait adanya penolakan yang mengarah pada ancaman dan keselamatan pasangan calon, Awi menyatakan pihaknya akan meningkatkan pengamanan saat yang bersangkutan saat kampanye.
“Kalau itu (pengamanan) namanya juga ancaman pasti polisi mengantisipasinya jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pasti kita amankan. Tapi kalau kekuatanya berapa sesuai dengan ancamannnya aja,” tandasnya.
(Laporan: Fadlan Butho)
Artikel ini ditulis oleh:
Editor: Eka
