Jakarta, Aktual.com – Wacana reshuffle kian santer bergaung di telinga publik. Pasalnya beberapa kinerja kementerian dianggap kurang performanya dalam satu tahun lebih di pemerintahan Jokowi-JK ini.
Oleh sebab itu, beberapa organisasi atau pun masyarakat menuntut adanya evaluasi di kementrian-kementrian.
Menurut Direktur Ekskutif The Political Literacy Institute, Iding Rosyidi bahwa evaluasi akuntabilitas kinerja kementrian sangat dibutuhkan.
“Secara subtansial langkah evaluasi kinerja guna mendapatkan gambaran akuntabilitas penggunaan anggaran sangat diperlukan guna mewejudkan pemerintah yang berorientasi hasil,” ucapnya kepada wartawan di pembukaan diskusi “Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Kementerian”, di Aryaduta, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (13/1).
Hal senada diutarakan oleh Kabiro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Herman Suryatman bahwa evaluasi memang untuk menjadikan kinerja pemerintah lebih efektif.
“Birokrasi kita dipandang tidak efektif. Kita di bawah Malaysia. Karenanya memang butuh evaluasi untuk peningkatan itu,” katanya.
Oleh karena itu, Direktur Eksekutif The Political Literacy Institute dan pakar komunikasi politik UIN Jakarta, Gun Gun Heryanto mengatakan bahwa pemerintah harus punya legacy yang baik guna menciptakan pemerintahan yang bersih KKN.
“Pemerintah era Jokowi-JK harus punya legacy yang baik dalam membangun sistem evaluasi yang bagus, berbasis data, sistemik dan dipublikasikan secara reguler guna mewujudkan amanat UU No. 28 tahun 1999 tentang pemerintahan yanh bersih dan bebas KKN,” ucap Gun Gun.
Lebih lanjut Gun Gun juga mengatakan kepada kementeria-kementrian yang mendapat nilai C atau 50 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk bisa melihatnya dalam pandangan positif.
“Para mentri tidak perlu khawatir berlebihan dengan keterbukaan informasi menyangkut hasil evaluasi kementria atau lembaga. Sejatinya kalau bekerja nyata, produktif dan akuntabel pada akhirnya khalayak akan mengetahui beragam tindakan nyatanya mereka untuk republik ini. Jado janagn jangan sampao tradisi mengevaluasi akuntabilitas kinerja kementrian mati suri,” tandasnya.
Artikel ini ditulis oleh:
