Jakarta, Aktual.com – Pengamat komunikasi politik, Tjipta Lesmana menyatakan, politik dinasti akan merusak demokrasi dan mematikan demokrasi. Ia menilai, keberadaan politik dinasti cenderung akan dibarengi dengan terjadinya praktik korupsi.
Hal ini dilontarkannya untuk menanggapi masih banyaknya Politik Dinasti di perhelatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2018.
Dalam Pilkada Serentak 2018, ada enam provinsi yang masih menjalankan cara-cara dinasti politik. Yakni Sulawesi Selatan (Sulsel), Sumatera Selatan (Sumsel), Sulawesi Tenggara (Sultra), Nusa Tenggara Barat (NTB), Maluku Utara (Malut), dan Kalimantan Barat (Kalbar).
Di Pilgub Sulsel, Calon Gubernur (Cagub) Ichsan Yasin Limpo yang berpasangan dengan Andi Muzakkar, adalah adik dari Gubernur Sulsel saat ini, Syahrul Yasin Limpo. Pasangan ini tidak diusung dari partai, tapi melalui jalur independen.
Tjipta Lesmana menegaskan politik dinasti sudah pasti merusak demokrasi, merusak aparatur. Semuanya dirusak. Mau tidak mau, politik dinasti sudah pasti akan mengotori birokrasi dan aparatur sipil negara. Karena munculnya intervensi yang berlapis-lapis.
“Hampir semua kalangan masyarakat sudah bisa dipastikan tidak setuju dengan politik dinasti. Karena hal itu dianggap sesuatu yang turun menurun dan seringkali digunakan untuk sesuatu yang buruk, oleh bapak atau anaknya, istri atau suaminya, dan kakak atau adiknya,” ulas Tjipta di Jakarta, Senin (2/4).
Untuk itu, Tjipta Lesmana menegaskan, sudah saatnya seluruh elemen masyarakat berani menghapus politik dinasti dengan membuat atau mengubah Undang-Undang dan peraturan yang jelas dan tegas.
Sementara, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menyatakan melanggengkan politik dinasti sama saja dengan membiarkan tata kelola pemerintahan daerah yang tidak akuntabel dan tidak demokratis.
“Dalam politik dinasti, tata kelola pemerintahan menjadi personal di lingkaran keluarga, mengelola sebuah daerah diibaratkan mengelola sebuah keluarga. Bukan hanya persoalan besarnya potensi korupsi, politik dinasti juga akan berdampak pada berbagai urusan keseharian masyarakat terkait pelayanan publik,” ulas Titi di Jakarta, belum lama ini.
Sebab, menurut Titi, orientasi politik dinasti bukan melayani publik, tetapi bagaimana dia bisa melanggengkan kekuasaan.
“Tujuan kepala daerah itu yang melayani publik berorientasi pada visi misi dan program. Tetapi kalau politik dinasti–yang lahir dari upaya untuk sekadar melanggengkan kekuasaan–kita biarkan, kita tidak bisa berharap banyak pada pelayanan publik,” Jelasnya
Sebelumnya, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo menyarankan masyarakat tidak memilih pemimpin daerah yang berasal dari dinasti politik.
“Ke depan masyarakat harus mempertimbangkan betul dalam memilih kepala daerah. Harapan kita kalau ada kepala daerah yang sering disebut dinasti harus dipertimbangkan betul-betul apakah penerusnya kompeten dan berintegritas tinggi,” ujar Agus di Jakarta, beberapa waktu lalu.
Agus mengungkapkan pengalamannya di KPK, ternyata generasi penerus dari dinasti politik dalam banyak kesempatan dikendalikan oleh orang yang sebelumnya memerintah.
Seperti diketahui, dinasti kuat di salah satu daerah di Indonesia adalah Keluarga Limpo yang berasal dari Sulawesi Selatan. Ichsan adalah putra dari Yasin Daeng Limpo yang merupakan salah satu pendiri Golkar dan tokoh di Sulawesi Selatan. Ibu Ichsan, Nurhayati Yasin Limpo juga pernah menjadi anggota DPRD Sulawesi Selatan periode 1987-1999.
Kakak dan adik Ichsan juga memiliki jabatan politik di Sulawesi Selatan. Syahrul Yasin Limpo, kakak dari Ichsan, adalah gubernur petahana dua periode. Tenri Olle Yasin Limpo adalah mantan ketua DPRD Kabupaten Gowa dan Tenri Angka Yasin Limpo adalah mantan anggota DPRD Makassar.
Kakak perempuan Ichsan, Dewi Yasin Limpo, yang telah dijatuhi vonis penjara karena kasus suap proyek pembangkit listrik, adalah mantan anggota DPR dari fraksi Hanura. Sementara itu, adik Ichsan, Haris Yasin Limpo, menjadi anggota DPRD Makassar periode 2014-2019. Putra Ichsan, Adnan Purita Ichsan, adalah Bupati Gowa. Ipar dan keponakan Ichsan juga menempati jabatan politik di Sulawesi Selatan, khususnya di kursi legislatif.
Artikel ini ditulis oleh:
Teuku Wildan
