Jakarta, Aktual.co — Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Erma Suryani Ranik mengatakan menyesalkan tidak ada satupun putra asal Kalimantan yang duduk dalam Kabinet Kerja pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.
“Padahal Kalimantan adalah bagian dari Indonesia juga sebagaimana Papua,” kata dia saat dihubungi, Minggu (26/10).
Dia mengaku kecewa lantaran Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla tidak memperhatikan asas keterwakilan wilayah.
“Tidak ada putra Kalimantan yang diangkat sebagai menteri,” kata dia.
Sementara menurut dia, banyak putra terbaik dari Kalimantan yang layak untuk mewakili pulau terbesar kedua di Indonesia itu.
Selain menyoroti persoalan keterwakilan wilayah itu, mantan anggota DPD RI tersebut mengatakan pembentukan kementerian baru, perubahan nomenklatur kementerian, akan memakan biaya dan menyulitkan koordinasi dan penggunaan anggaran.
Contohnya mengenai pemisahan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sangat mengkhawatirkan bagaimana sinkronisasi dengan anggaran pendidikan yang dikelola oleh Kementerian Agama.
“Bagaimana penerapannya dalam APBN 2015 dan APBNP 2014?” kata dia.
Erma juga menyatakan menyesalkan dipilihnya Tjahyo Kumolo sebagai Menteri Dalam Negeri, karena menurut dia, yang semestinya menjadi Mendagri adalah birokrat dan bukan politisi.
Karena Kementerian Dalam Negeri berhubungan langsung dengan kepala daerah dari berbagai macam latar belakang. “Posisi netral adalah sangat penting di Kementerian ini karena DPRD juga bagian dari pemerintah daerah,” imbuhnya.
Dirinya sangat menyayangkan penempatan yang tidak sesuai dengan kapasitas. Misalnya saja untuk jabatan yang kini diemban mantan Sekjen Depdagri dan Sekjen DPD RI, Siti Nurbaya. Semestinya Siti Nurbaya lebih pantas duduk di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara.
“Tetapi sayangnya dijadikan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup,” kata dia.
Namun begitu, Erma Suryani Ranik mengucapkan selamat kepada Menteri Hukum dan HAM Yasaony Laoly yang akan menjadi mitra kerjanya di Komisi III DPR RI.
“Semoga kebijakan pembenahan aparatur birokrasi di Kementerian Hukum dan HAM pada zaman Amir Syamsuddin dapat dilanjutkan,” katanya.
Pada Minggu sore, Presiden Joko Widodo memperkenalkan 34 menteri yang akan membantunya dalam Kabinet Kerja periode 2014-2019. Sejumlah nama baru muncul dalam kabinet yang didominasi para politisi, sebagian birokrat dan pengusaha tersebut.

()