Jakarta, Aktual.com – Anggota Komisi I DPR, Charles Honoris mengklarifikasi pernyataan soal ‘TNI lebay’ dalam kasus pelecehan Pancasila oleh oknum tentara Australia terkait pembatalan kerjasama pertahanan TNI dengan Australia. Menurutnya, ia tak pernah mengucapkan kata-kata tersebut.
“Saya tidak pernah berkomentar ‘TNI lebay’ terkait kasus pelecehan Pancasila oleh oknum serdadu Australia itu, justru saya dalam kapasitas sebagai anggota DPR melakukan fungsi dan tugas saya mengingatkan TNI agar selalu konsisten taat aturan,” ujar Charles di Jakarta, Kamis (12/1).
Bahkan, Politikus PDIP ini dapat memahami kekesalan yang dirasakan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dan seluruh jajaran TNI atas pelecehan ideologi negara oleh oknum serdadu Australia.
“Saya bahkan berharap negara harus tegas terhadap kasus pelecehan Pancasila yang terjadi di dalam negeri dan dilakukan oleh oknum-oknum yang anti Pancasila, NKRI, bendera Merah Putih, Bhinneka Tunggal Ika dan simbol-simbol negara lainnya,” ungkap dia.
Namun, Charles merasa adanya potensi pelanggaran UU dalam hal pembatalan hubungan kerjasama pertahanan dengan Australia. Sebab semestinya dalam hubungan antar negara permasalahan harus diselesaikan sesuai dengan norma-norma dan aturan diplomasi yang berlaku.
Ia menjelaskan sesuai dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2000 tetang Perjanjian Internasional disebutkan pembatalan kerjasama internasional hanya bisa dilakukan oleh seorang Menteri atau Presiden, bukan oleh Panglima TNI.
“Oleh karena itu, saya sebagai anggota Komisi I DPR menunaikan kewajiban saya untuk melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap mitra-mitra kerja termasuk dalam hal ini TNI,” terang Charles.
Dalam kesempatan yang sama, Charles menegaskan Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan salah satu angkatan perang terbaik di dunia yang harus berpegang pada aturan yang berlaku, karena publik berharap banyak agar TNI bisa menjadi garda terdepan melindungi NKRI dan Pancasila.
Laporan: Nailin
Artikel ini ditulis oleh:
