Jakarta, Aktual.com – Pasca penetapan Gubernur DKI Nonaktif Basuki Tjahja Purnama alias Ahok sebagai tersangka dalam kasus penistaan agama, menurunkan tensi politik jelang Pilkada DKI yang sebelumnya cenderung panas.
Politikus PKS Mahfuz Sidik justru mengingatkan akan adanya potensi baru dalam penyelenggaran Pilkada DKI, yakin potensi kecurangan di tengah berlangsung pesta demokrasi lima tahun sekali ini.
“Kita semua jangan berpikir semua proses akan normal. Dalam suasana persaingan yang sengit, potensi kecurangan akan besar. Ini bisa dilakukan oleh siapa saja,” kata Mahfuz di Jakarta, Kamis (17/11).
Potensi itu, kata Mahfuz ada di empat tempat. Pertama pada daftar pemilih tetap yang dikeluarkan oleh KPUD DKI. “Kita tahu data pemilih tetap basisnya adalah data penduduk yang didukung oleh E-KTP. Sementara proses E-KTP belum tuntas, sehingga ada potensi kerawanan yang bisa dimanfaatkan oleh mereka yang punya akses ke data penduduk dan data pemilih untuk melakukan manipulasi data.”
Kedua, sambung Mahfuz kecurangan pada saat pencoblosan, praktik yang sering terjadi di banyak Pilkada adalah politik uang, intimidasi dan juga penggunaan surat suara yang tidak terpakai. Lalu, potensi kecurangan ketiga, ujar dia, ketika rekapitulasi suara dari TPS, PPS, hingga PPK.
Dan, tempat kecurangan terakhir bisa terjadi pada saat rekap akhir melalui komputerisasi di KPUD. Meski penghitungan akhir dilakukan secara manual, tetapi perubahan data di proses komputasi akan sangat berpengaruh pada hasil akhir.
“Saksi tiap partai harus mengawal sampai tuntas di KPUD dan harus memiliki salinan rekap lengkap dari TPS, PPS dan PPK. Kalau tidak bisa repot.”
Laporan: Novrizal Sikumbang
Artikel ini ditulis oleh:
Novrizal Sikumbang
Wisnu
