Jakarta, Aktual.co — Anggota Komisi VI DPR RI, Sartono Hutomo menilai, kebijakan Menteri BUMN Rini Soemarno yang rencana menjual Gedung Kementerian BUMN adalah kebijakan ngawur dan menunjukan cara berpikir yang pendek.
“Rencana Menteri BUMN terlalu ngawur, kan bisa dimanfaatkan untuk kantor perusahan BUMN lainnya. Cara berfikir yang pendek dengan menjual aset-aset negara. Kalau alasannya alasannya demi efesiensi biaya, itu juga kurang tepat, kan bisa digunakan untuk kantor menteri yang saat ini belum memiliki gedung tetap,” kata Sartono Hutomo, Jakarta, Rabu (17/12).
Seharusnya yang diharapkan Sartono, Menteri BUMN harus mampu memberikan kebijakan yang tepat untuk perusahan plat merah dibawah naungan BUMN. “Jangan-jangan setelah jual gedung BUMN, nanti Istana Negara juga mau dijual lagi.
Jangan ada BUMN yang strategis dan menguntungkan malah dijual dan juga. Bisa juga dimanfaatkan perusahan BUMN yang kantornya terpisah pisah bisa juga di kumpulkan. Satu. Gedung itukan juga bisa biar lebih efesien juga,” kata Sartono kembali.
“Alangkah baiknya bagaimana seorang Rini Soemarno berfikir untuk mendongkrak pada perusahan dibawah naungan BUMN untuk menambahkan kas negara. Seharusnya dalam proses kedepan Menteri BUMN harus mempunyai langkah yang terbaik untuk bangsa dan negara selaku pembantu presiden,” kata Sartono.
“Setelah reses kita akan meminta kepada pimpinan komisi segera memanggil menteri BUMN dengan rencana tersebut. Karena bilamana harga gedung diatas 100 miliar tentunya harus ijin presiden dan sepengetahuan DPR. Karena ada beberapa hal kinerja Rini yang perlu dipertanyakan DPR, “kata Sartono.
Selain itu, Sartono juga menyesalkan wacana Rini akan mengrekrut orang asing untuk menjadi direksi perusahan BUMN. “Bangsa kita tidak kekurangan orang-orang berpotensi untuk berfikir bangsanya. Jadi ngapain juga merekrut orang-orang asing hanya untuk menjadi direksi. Saya rasa masih banyak anak bangsa yang bagus untuk memimpin perusahan BUMN. Bilamana itu terjadi, kita di DPR Komisi VI setelah masa reses akan memanggil segera Menteri BUMN dengan kebijakannya tersebut,” kata Wakil Sekretaris Fraksi Partai Demokrat ini.
Artikel ini ditulis oleh:
