Terlepas dari masalah surat itu, lanjut Ace, DPP Partai Golkar biasanya mengundang DPP Provinsi untuk membahas dan memberikan instruksi terkait kebijakan tertentu, termasuk pasangan calon di Pilgub Jawa Barat.
“Biasanya kalau DPP Partai Golkar dalam menyampaikan kebijakan secara resminya pasti akan itu mengundang DPP Provinsi untuk menyerahkan secara khusus ke DPP Provinsi untuk menjalankannya DPP Partai Golkar. Pasti bukan karena surat-surat yang beredar di medsos,” kata dia.
Kemudian dalam menentukan pasangan calon kepala daerah, Ketua Umum memiliki parameter sendiri berdasarkan hasil survei dan kajian mendalam di internal partai. Selain melalui survei dan kajian internal, Ketua Umum juga akan mempertimbangkan masukan dari berbagai stakeholder di Partai Golkar.
Dan, hingga saat ini proses pengkajian pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang akan diusung di Pilgub Jawa Barat masih terus dilakukan. Ace mengakui proses yang berjalan di Jawa Barat masih sangat dinamis.
“Ada parameternya dalam menentukan siapa calon kepala daerah parameternya tentu hasil survei, prosesnya masih sangat dinamis,” kata Ace.
Partai Golkar sebenarnya masih menginginkan kadernya, Dedi Mulyadi untuk dijagokan menjadi pemimpin di Tanah Pasundan. Oleh karena itu, DPP meminta Dedi terus mensosialisasikan diri untuk menarik dukungan warga Jawa Barat.
Artikel ini ditulis oleh:
Andy Abdul Hamid
