Jakarta, Aktual.com – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Satya W Yudhya mengaku jika dirinya setuju dengan rencana kebijakan holding sektor pertambangan yang digagas oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
“Sebab, (dengan holding) keuntungannya bisa lebih efisien. Utamanya, Efisiensi dalam oprasional cost karena yang organisasi overlapp bisa disederhanakan,” ujar Satya, Sabtu (25/11).
Meski mengaku setuju dengan rencana holding, Satya meminta, agar pemerintah tetap berhati – hati dalam menjalankan rencana tersebut. Utamanya, soal kejelasan pemerintah untuk memegang mineral right.
“Lalu juga booking reserves yang ada ditangan pemerintah jangan dikapitalisasi atau diagunkan yang berpotensi akan tergadaikan. Sebab, holding ini rawan untuk diperjualbelikan sahamnya,” ujar Politikus Golkar ini.
Sebelumnya diberitakan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjamin pembentukan holding BUMN tambang terjadi pada akhir bulan ini.
Adapun yang menjadi induk dari holding BUMN tambang adalah PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) (Inalum) yang 100% sahamnya masih dimiliki negara.
Inalum nantinya akan menjadi induk dari tiga BUMN tambang lainnya, yaitu PT Timah (Persero) Tbk, PT Aneka Tambang (Persero) Tbk (Antam) dan PT Bukit Asam (Persero) Tbk (PTBA).
Pewarta : Nailin In Saroh
Artikel ini ditulis oleh:
Bawaan Situs
