Jakarta, Aktual.co —DPRD DKI di Kebon Sirih kembali diterpa kabar tak sedap. Setelah disebut-sebut banyak anggota dewan yang ikut ‘bermain’ di kasus pengadaan UPS di APBD-P DKI 2014, kini berkembang isu baru.
Yakni isu yang menyebut anggota dewan sudah ‘disuap’ agar menyetujui pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K).
Saat dikonfirmasi mengenai hal itu, salah satu pimpinan di DPRD DKI, yakni Ketua Fraksi PKS Selamat Nurdin mengaku kaget. “Saya akan tanyakan kepada anggota dewan dari PKS dalam hal ini Rifkoh Abriani yang masuk tim Balegda, benar tidak isu suap itu,” kata Selamat, saat dihubungi wartawan Selasa (12/5).
Terlepas benar tidaknya isu suap itu, Selamet mengatakan Fraksi PKS tetap menolak membahas Raperda Zonasi pesisir. Karena raperda itu dianggap akan dijadikan alat untuk meloloskan megaproyek reklamasi. Sedangkan F-PKS, kata dia, menolak reklamasi di Teluk Jakarta.
Menurutnya Raperda RZWP3K ini akan menjadi biang masalah nantinya. Oleh karena itu PKS miminta Pemprov DKI untuk bisa menjelaskan secara rinci proyek reklamasi. “Kami yakin Perda Zonanisasi ini didorong dibentuk untuk ‘menghalalkan’ proyek reklamasi yang sudah jalan,” kata dia.
Artikel ini ditulis oleh:
