Jakarta, Aktual.com – Polri membantah bahwa pembentukan satgas gabungan untuk menyelidiki kasus kekerasan terhadap penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan memiliki motif politis.
“Mungkin kebetulan saja dekat dengan pesta demokrasi. Akan tetapi, tidak ada kaitan sama sekali,” kata Kadivhumas Polri Irjen Pol. Mohammad Iqbal di Mabes Polri, Jakarta, Senin (14/1).
Mohammad Iqbal menjelaskan bahwa pembentukan satgas tersebut merupakan tindak lanjut atas rekomendasi dari Komnas HAM.
“Rekomendasi Komnas HAM wajib kami tindak lanjuti. Enggak ada ‘political framing’,” paparnya.
Ia juga meminta semua pihak untuk bersabar menunggu penyelidikan.
“Sudah ratusan petunjuk berkaitan alat bukti sudah kami lakukan, ‘hotline’, banyak info masyarakat yang dilaporkan ke Polda Metro,” ucapnya.
Bahkan, toko kimia sampai puluhan telah diperiksa. Begitu juga CCTV, puluhan saksi, hampir 90 orang.
“Bukan itu saja, bersama tim KPK untuk menyupervisi juga sudah kami lakukan. Semua dalam progress. Setiap kasus beda karakteristikya, ada kasus cepat terungkap, tetapi ada juga kasus lama terungkap,” katanya.
Ia juga meminta semua pihak untuk memahami kesibukan Polri yang harus menangani banyak kasus setiap harinya. Namun, dia memastikan bahwa penanganan kasus Novel dan kasus teror terhadap kediaman dua pimpinan KPK tetap menjadi prioritas.
“Kami sangat profesional. Kasus memang ‘overload’. Itu sudah tugas kami melakukan penegakan hukum. Sudah biasa kami,” ujarnya.
Apalagi, lanjut dia, Kepolisian Metro Jaya.Kasus tiap hari bisa ratusan.
“Teror di dua kediaman pimpinan KPK kami dalami terus. Ada (petunjuk) wajah, ada petunjuk lain sedang didalami. Tidak bisa kami sampaikan ke publik karena bisa mengganggu penyelidikan,” katanya.
Ant.
Artikel ini ditulis oleh:
Zaenal Arifin
