Jakarta, Aktual.com – Polri dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menandatangani nota kesepahaman (MoU) tentang pemeliharaan keamanan dan pencegahan radikalisme di Indonesia.
Penandatanganan kesepakatan dilakukan Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Ketua PBNU KH Said Aqil Siradj di Mapolda Jawa Timur, Kamis (1/9).
Dalam pernyataannya, Tito mengatakan yang utama dari kesepakatan ini adalah untuk menyamakan antara Polri-NU, salah satunya mengenai konflik sosial. “Karena penanganan masalah bukan polisi, pemda, tapi perlu sinergi semua pihak,” ujar dia.
Polri sengaja melibatkan NU dalam pencegahan dan penanganan konflik sosial di masyarakat karena dianggap memiliki jaringan yang sangat luar biasa besar. NU juga dianggap mempunyai sejarah panjang di Indonesia dan banyak melahirkan tokoh-tokoh yang berperan penting dalam berdirinya bangsa ini.
“Sama Polri dan TNI pendiri bangsa. Jadi sama-sama pendiri bangsa harus mempertahankan NKRI. Untuk itu penanganan konflik sosial, harus ditangani bersama,” ujar Kapolri.
Jenderal bintang empat itu menjelaskan, penanganan masalah sosial dilakukan mulai dari pencegahan hingga pada pemulihan situasi pasca konflik. “Namun kalau untuk penegakan hukumnya tetap dilaksanakan penegak hukum, khususnya Polri,” ujar Tito.
Sementara itu, Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj mengatakan, penandatanganan MoU pihaknya dengan Polri ini hanya acara seremonial belaka. Pasalnya menurut dia, kerjasama ini sebenarnya sudah berjalan sejak lama. Tetapi tidak diikat dengan kesepahaman secara formal.
“Sebetulnya sudah lama kerjasamanya hanya belum formal. Hari ini formalitas, tanda tangan saja,” ujar Said.
Dia menambahkan, pengurus NU juga selalu menggandeng stekholder terkait demi mewujudkan keamanan dan kenyamanan bersama. “Ini tugas kita mewujudkan masyarakat yang solid. Bagaimana kita mensolidkan masyarakat, memperkecil permusuhan, radikalisme,” tandasnya.
Acara itu ikut dihadiri Ketua PWNU Jatim KH Mutawakkil Allallah, Gubernur Jawa Timur Soekarwo bersama Forum Kordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Jawa Timur, serta unsur PCNU dan badan otonom.
Hadir Pula Pangdam V Brawijaya, kapolda Jatim, ketua pengadilan tinggi jatim, pejabat utama mabes polri dan polda jatim, para rektor, serta para tokoh masyarakat dan tokoh agama setempat. (Fadlan S Butho)
Artikel ini ditulis oleh:
