Polri Perlihatkan Pemerintahan Joko Widodo Anti Demokrasi

Pemerintahan Presiden Joko Widodo dinilai terlalu lemah. Pemerintah bukan saja anti terhadap kritik namun juga mengabaikan nilai-nilai demokrasi.

Demikian disampaikan Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB), Adhie M Massardi, di Jakarta, Selasa (10/1).

Menurut dia, sikap tersebut ditunjukan dengan langkah Polri memberangus kritik masyarakat, baik melalui media sosial, unjuk rasa maupun lewat forum-forum diskusi publik.

“Tindakan Polri dalam melindungi pemerintahan Joko Widodo sudah melampaui batas sehingga bukannya menjaga dan meningkatkan kewibawaan pemerintahan, justru malah mengesankan pemerintahan Presiden RI ke-7 ini lemah, tidak mau menerima kritik, dan anti-demokrasi,” ujar dia, menanggapi terkait pemeriksaan pengamat politik/ekonom, Ichsanuddin Noorsy sebagai saksi lanjutan kasus makar yang konon direncanakan kepada putri proklamator Bung Karno, Rachmawati Soekarnoputri dan kawan-kawan awal Desember 2016.

Adhi melanjutkan, bagaimana penangkapan penulis buku Jokowi Undercover, Bambang Tri Mulyono, merupakan contoh. Selain itu, penetapan tersangka Ahmad Dhani dalam kasus penghinaan terhadap kepala negara, serta mentersangkakan tokoh-tokoh sepuh seperti Rachmawati, Mayjen (Purn) Kivlan Zen, Brigjen (Purn) Adityawarman, dan lain-lain yang usianya sudah di atas 60 tahun.

Ia mengatakan, tindakan polisi tersebut mengguncangkan sendi-sendi persatuan dan memanaskan suhu politik. Lebih dari itu, mengesankan pemerintahan Jokowi rapuh.

“Jadi Polri harus memahami struktur politik pemerintahan Joko Widodo yang kini sekuat mendiang Hugo Chaves saat memimpin Venuzuela, yang bahkan tak sanggup digulingkan oleh kekuatan oposisi yang didukung langsung Amerika Serikat karena rakyat sangat mencintainya,” kata jubir presiden era KH Abdurrahman Wahid ini.

Sebaliknya menurut dia, sikap ini juga akan berdampak pada para investor yang ingin berinventasi di Indonesia. Sikap tersebut, juga membenarkan asumsi yang dibangun JP Morgan yang dalam risetnya menyebut Indonesia turun dua peringkat sebagai negara tujuan investasi.

“Padahal kita tahu, Menteri Keuangan sudah mengingatkan bahwa JP Morgan salah, dan untuk itu pemerintah kemudian memutus kontrak kerjasama dengan lembaga keuangan internasional itu,” kata Adhie.

“Terlebih memasuki kuartal pertama di awal tahun, guna mengantisipasi guncangan ekonomi domestik dan internasional, pemerintah perlu melakukan konsolidasi (penguatan) politik,” pungkas Adhie.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby